Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Pj. Gubernur Kalimantan Timur, Akmal Malik, hadir dan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2023 pada Rapat Paripurna ke-7 DPRD Provinsi Kaltim di Gedung Utama (B) Kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur Jalan Teuku Umar, Kamis (28/3/24).

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud yang didampingi Wakil Ketua DPRD Muhammad Samsun, Sigit Wibowo Seno Aji, dan Sekretaris Dewan DPRD Kaltim Norhayati US, serta dihadiri oleh 16 anggota dewan lainnya.

Menurut Akmal, LKPJ Gubernur tahun 2023 disusun berdasarkan kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023 dan berpedoman kepada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) perubahan Provinsi Kaltim Tahun 2023 yang merupakan pelaksanaan tahun terakhir dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMD) Kaltim tahun 2019-2023.

Akmal Malik turut melaporkan rangkuman dari berbagai kegiatan dan pencapaian yang dilakukan oleh Pemprov selama tahun 2023. “LKPJ ini menjadi kunci untuk memeriksa kinerja pemerintah dalam melaksanakan program-program yang telah direncanakan dan laporan terkait penggunaan anggaran yang telah disetujui,” kata Akmal.

Lebih lanjut, Akmal Malik jugamenyoroti berbagai sektor yang menjadi fokus pembangunan di Kalimantan Timur, termasuk infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. Dia juga memberikan penjelasan rinci tentang upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memajukan pembangunan daerah serta informasi terkait pendapatan dan belanja daerah pelaksanaan APBD TA 2023.

“Hampir 95 persen upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat itu tercapai. Bahkan di atas rata-rata, ini kinerja yang sangat bagus. Beberapa yang belum tercapai akan menjadi perhatian untuk dievaluasi,” jelas Dirjen Otda Kemendagri RI itu.

Selain menyampaikan pencapaian, Pj. Gubernur juga memberikan gambaran mengenai tantangan dan hambatan yang dihadapi selama pelaksanaan program-program tersebut.

“Tidak ada yang sempurna, tapi ini adalah kerja bersama yang bagus dan kita terus melakukan perbaikan dan evaluasi, agar lebih optimal,” harapnya.

Ke depannya, diharapkan kolaborasi antara pemerintah dan legislatif terus terjalin untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Kalimantan Timur. (AD)

Loading

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *