Balikpapan, Cakrawalakaltim.com – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Timur, Prof Dr Akmal Malik, mengharapkan agar pengadaan barang dan jasa di provinsi ini tidak hanya cepat dan tepat, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat. Hal ini disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Provinsi Kaltim tahun 2024, yang berlangsung di Hotel Novotel Balikpapan pada Kamis, 1 Agustus 2024.
Dalam sambutannya, Akmal Malik menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa tidak boleh hanya sebatas administrasi dan formalitas. “Maksudnya adalah, ketika melakukan pengadaan barang dan jasa itu, tidak hanya berharap cepat dan tepat saja. Tapi, bagaimana memikirkan hasilnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” katanya.
Menurut Akmal Malik, pengadaan barang dan jasa harus dilihat dari dampaknya terhadap masyarakat. “Karena, dengan adanya manfaat bagi masyarakat dari hasil pengadaan barang dan jasa yang dilakukan, maka itulah hasil dari pelayanan publik perangkat daerah masing-masing. Bukan hanya sekedar presentasi hasil, tapi lebih bermanfaat atau tidak,” tambahnya.
Lebih lanjut, Akmal Malik menjelaskan pentingnya pengelolaan keuangan dan sumber daya manusia yang terarah dengan baik. Untuk itu, diperlukan persamaan persepsi dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. “Karena itu, melalui pengadaan barang dan jasa ini perlu kolaborasi dengan Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP),” ujarnya.
Akmal Malik juga menekankan bahwa pengadaan barang dan jasa kini dilakukan dengan digitalisasi untuk memastikan proses yang cepat dan tepat. Namun, ia mengingatkan bahwa kecepatan dan ketepatan tersebut harus dievaluasi secara berkala. “Artinya, diperlukan adanya perencanaan yang jelas. Implementasinya, ke depan usaha-usaha yang dilakukan untuk membangun pengadaan barang dan jasa lebih tepat sasaran. Baik dari jumlah dan kebutuhannya,” jelasnya.
Salah satu tujuan utama yang disampaikan Akmal Malik adalah agar pengadaan barang dan jasa lebih banyak melibatkan pelaku usaha lokal. “Yang jelas, kita ingin mereka yang lolos pengadaan barang dan jasa adalah dari pelaku usaha daerah sendiri,” pesannya.
Kepala Biro PBJ Setprov Kaltim, Buyung Dodi Gunawan, menjelaskan bahwa rakor tersebut bertujuan untuk menjalin komunikasi dan menyamakan persepsi, sehingga pengadaan barang dan jasa di Kaltim betul-betul tepat sasaran.
Acara ini dihadiri oleh Kepala perangkat daerah Pemprov Kaltim, Plt Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP RI, Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah LKPP RI, Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi Wilayah IV KPK, serta perwakilan dari pemerintah kabupaten dan kota se-Kaltim.
Dengan arahan dari Pj Gubernur Akmal Malik, diharapkan pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Timur dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi pada hasil.(*/ZF)
