SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Damayanti menilai bahwa sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) tidak adil dan merugikan beberapa pihak. Terutama, daerah yang padat penduduknya.
Damayanti mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh. Karena tak sedikit masyarakat yang mengeluhkan sistem ini.
“Menurut sebagian warga, sistem zonasi belum sepenuhnya adil dan merugikan beberapa pihak. Aneka keluhan itu patut diperhatikan pemerintah daerah dengan mengevaluasi secara menyeluruh pelaksanaan sistem zonasi,” kata Damayanti.
Damayanti mengaku, Fraksi PKB banyak menerima aspirasi di mana banyak anak yang seharusnya bisa diterima di sekolah negeri terdekat, tetapi terpaksa mendaftar ke sekolah swasta yang lebih jauh dan mahal karena keterbatasan kuota.
“Dalam kasus ini, sepertinya daya tampung sekolah menjadi sumber masalah,” sambungnya.
Ia menyayangkan sistem zonasi yang seharusnya bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan, namun dalam praktiknya, peningkatan daya tampung sekolah tidak berjalan sesuai dengan pertumbuhan penduduk di suatu wilayah.
“Fasilitas sekolah negeri yang tidak merata juga menyebabkan adanya sekolah favorit dan sekolah yang kurang diminati,” ucapnya.
Ia berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim maupun pemerintah kabupaten/kota mampu duduk bersama dan merumuskan solusi terbaik.
“Kita tidak boleh membiarkan masalah ini berlarut-larut. Pendidikan adalah hak setiap anak, dan pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa setiap anak mendapatkan akses yang layak tanpa diskriminasi,” pungkasnya.(ADV/DPRD KALTIM/SY)
