SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud mengusulkan pihaknya bisa mendapatkan akses dalam memantau program pembangunan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Hal ini lantaran ia menilai bahwa program yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim selama ini masih kurang tepat sasaran. Maka, perlu evaluasi mendalam agar dana yang dikeluarkan benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh wilayah.
Diketahui, DPRD saat ini hanya memiliki wewenang untuk verifikasi awal dan rekapitulasi usulan kegiatan yang diinput ke dalam program SIPD. Padahal, menurutnya, DPRD perlu memiliki otoritas lebih dalam mengawasi perkembangan tersebut.
“Transparansi sangat diperlukan, terutama agar DPRD bisa melihat perkembangan usulan yang diajukan. Kendati tidak memiliki hak untuk memverifikasi ulang, monitoring tetap menjadi bagian penting dari peran kami,”paparnya.
Usulan ini juga karena Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) yang besar. Di akhir tahun 2023, tercatat SiLPA Kaltim mencapai sekitar Rp6 triliun.
“Masalah SiLPA ini harus diatasi oleh pemerintah daerah. Kalau SiLPA besar, itu cerminan kurang optimalnya perencanaan penggunaan uang untuk kepentingan masyarakat.”
“Artinya, kita pemerintah daerah belum bisa mengelola keuangan yang besar sehingga menghasilkan SiLPA yang besar,”kritiknya.
Hamas berharap, melalui penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kaltim 2024-2029, Pemprov Kaltim dapat mengutamakan pembangunan manusia sebagai prioritas utama.(ADV/DPRD KALTIM/SY)
