SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim Dapil Balikpapan, Nurhadi Saputra menyoroti minimnya bantuan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim dalam pemenuhan infrastruktur di Dapilnya. Padahal hal tersebut menjadi hal yang vital bagi masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah kualitas jalan. Banyaknya jalan milik provinsi yang berlubang, sehingga menyebabkan kecelakaan.
“Ada beberapa jalanan, seperti jalan raya dan jalan protokol. Itu adalah kewenangan provinsi, sedangkan yang menjadi korban itu adalah orang lokalnya.”
“Yang jatuh, yang kecelakaan semua adalah warga Balikpapan. Masyarakat di sana itu kan tidak perlu, tidak pernah mau tahu, ini (jalan) punya siapa? Ini kewenangan siapa? Nah itu jadi PR tentunya,”kritiknya.
Selain itu ialah perbaikan drainase. Keseluruhan perbaikan drainase hingga saat ini sepenuhnya dibebankan Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan.
Meskipun memang titik banjir semakin berkurang, namun hal itu tidak cukup untuk menuntaskan permasalahan ini. Ada bantuan dari Pemprov Kaltim terkait ini.
“Saya berharap nanti bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang anggarannya luar biasa itu bisa mengalir ke Kota Balikpapan, khususnya untuk memperbaiki drainase. Bukan saja memperbaiki, tapi membuat drainase baru,”pintanya.
Ia juga mendorong agar pihak developer perumahan yang turut bertanggung jawab karena melakukan tindakan pembukaan lahan tanpa melihat dampaknya. Khususnya pada developer-developer liar.(ADV/DPRD KALTIM/SY)
