SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggota DPRD Kaltim, Sapto Setyo Pramono mendorong Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk berkoordinasi dengan seluruh kabupaten/kota untuk pembaharuan data terkait penerima bantuan sosial agar bisa tepat sasaran.
Sapto mengakui, ketika dia melakukan reses di Kecamatan Sungai Kunjang, ia melihat rumah terhitung baik. Namun, terdapat tulis pylox bertuliskan ‘Rumah Tidak Mampu’.
“Rumahnya bagus, itu dipylox. Rumah tidak mampu. Artinya bahwa update data itu penting. Orang tidak mungkin dong disebut tidak mampu terus, tapi faktanya dia menerima itu,”kritiknya.
Padahal, lanjut Sapto, tiap RT selalu melakukan pembaharuan data penduduknya. Tetapi tidak pernah tersinkronisasi di data induk.
Sapto menilai data induk penerima bantuan sosial ini selalu dilakukan pembaharuan tiap 3-6 bulan sekali.”Tiap waktu kan ada yang meninggal, ada yang menikah, ada yang sudah keluar dari kategori miskin,”sambungnya.
Seharusnya ada data yang rinci. Seperti kepemilikan rumah yang ditinggali, pekerjaannya, kehidupan sehari-harinya dan lain-lain.
Sapto mengharapkan Pemprov Kaltim untuk melakukan koordinasi menyeluruh di 10 kabupaten/kota.
“Agar bisa nampak. Agar kebijakannya tepat sasaran. Database harus diperbaiki,”tegasnya.(ADV/DPRD KALTIM/SY)
