Balikpapan, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Kaltim menggelar Rapat Kerja Percepatan Pencapaian Pembangunan Rumah Layak Huni (RLH) yang didanai oleh Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaan pada Rabu (20/11/2024) di Grand Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan.
Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 27 Tahun 2021 tentang Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).
Dalam rapat ini, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam, Perekonomian Daerah, dan Kesejahteraan Rakyat, Arief Murdiyatno, menegaskan pentingnya percepatan pembangunan RLH sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Sejauh ini, kami telah membangun 348 unit RLH dengan total dana sekitar Rp39 miliar. Kami sangat mengapresiasi kontribusi perusahaan-perusahaan dan pihak Kodam yang telah mendukung program ini,” ujar Arief.
Arief menjelaskan, masih banyak masyarakat Kaltim yang tinggal di rumah tidak layak huni akibat keterbatasan ekonomi, ketiadaan lahan, atau penghasilan yang rendah. Oleh karena itu, program RLH menjadi salah satu fokus utama Pemprov untuk menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) 2024–2026, Pemprov Kaltim menargetkan penurunan angka kemiskinan secara bertahap. Pada tahun 2022, angka kemiskinan berada di level 6,31 persen, turun menjadi 6,19 persen pada tahun 2023, dan diharapkan menurun lagi menjadi 5,78 persen di tahun 2024.
“Tahun 2025, kami targetkan angka kemiskinan turun menjadi 5,67 persen, dan di tahun 2026 menjadi 5,5 persen,” tambah Arief.
Sementara itu, indeks rumah layak huni pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 73,18 persen, meningkat 2,84 persen dari tahun sebelumnya. Meski demikian, masih terdapat 26,73 persen rumah yang belum memenuhi standar layak huni.
Arief menambahkan bahwa hingga saat ini, melalui koordinasi dengan Badan Pengelola RLH dan berbagai instansi terkait, telah dibangun sebanyak 306 unit RLH. Pencapaian ini berhasil mengurangi angka rumah tidak layak huni sebesar 0,09 persen.
Dalam rapat tersebut, Arief menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, perusahaan, dan stakeholder lainnya untuk menyukseskan program RLH.
“Dengan koordinasi yang baik, kita tidak hanya dapat menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sektor perbankan, serta perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Timur. Diharapkan kolaborasi ini mampu mempercepat pencapaian target pembangunan RLH di Bumi Etam. (*/adv)
