SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Kalimantan Timur (Kaltim) resmi menyerahkan aset barang milik negara senilai Rp280 miliar kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda.
Penyerahan ini dilakukan untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur permukiman dan layanan dasar di kota tersebut.
Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim), Indra Rozali Saputra, menjelaskan bahwa aset tersebut meliputi berbagai sektor strategis, seperti penataan kawasan permukiman, instalasi pengelolaan sampah, sistem penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, serta rehabilitasi fasilitas pendidikan.
“Ada sektor permukiman, penataan kawasan di Karang Mumus, tempat pengelolaan sampah, instalasi air minum, dan beberapa infrastruktur permukiman lainnya. Nilainya hampir Rp280 miliar,” ujar Indra.
Indra juga menyebutkan bahwa program rehabilitasi sekolah menjadi salah satu fokus utama kerja sama ini. Sejumlah sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga sekolah luar biasa (SLB) telah dan akan terus ditingkatkan kualitasnya.
“Kami menargetkan rehabilitasi sekitar 20-30 sekolah yang belum tersentuh sebelumnya,” ungkapnya.
Di bidang sanitasi, upaya percepatan pengelolaan air limbah menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas lingkungan di Samarinda. Selain itu, cakupan pelayanan air minum di kota ini juga mendapat perhatian khusus. Saat ini, layanan air minum telah mencapai 85%, dan ditargetkan mencapai 100% pada tahun 2028.
“Ini capaian luar biasa, dan langkah-langkah menuju target tersebut akan terus kami sinergikan dengan berbagai pihak,” tambah Indra.
Kementerian PUPR bersama Pemkot Samarinda juga berkomitmen melibatkan pihak swasta dalam pembangunan infrastruktur ke depan. Menurut Indra, kolaborasi dengan sektor swasta menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada anggaran pemerintah.
“Kita harus melibatkan stakeholder lain, khususnya swasta, agar pembangunan infrastruktur permukiman lebih berdampak luas,” jelasnya.
Salah satu langkah konkret yang direncanakan adalah penyusunan strategi untuk sistem penyediaan air minum (SPAM). Hal ini mencakup penentuan kebutuhan, cakupan wilayah, hingga instalasi dengan kapasitas yang sesuai.
“Kami akan merumuskan siapa melakukan apa, sehingga semangat ini dapat diwujudkan secara konkret,” pungkasnya.(DV/MYG)
