SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Komitmen Pemprov Kaltim soal penerapan program pembangunan hijau sudah dimulai 2010. Program menitikberatkan perubahan terhadap tata kelola lahan dan pemanfaatan sumber daya alam. Sekaligus dikuatkan dengan berbagai regulasi dan kebijakan terkait pembangunan ekonomi sosial dan lingkungan.
Demikian terungkap dalam jumpa pers yang dihelat Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Timur (Diskominfo Kaltim). Pada kesempatan kali ini, topik yang dibahas mengenai Program Forest Carbon Partnership Facility-Carbon Fund (FCPF-CF) tahun 2024.
Dalam acara yang digelar di Hotel Aston Samarinda, Senin (2/12/2024), hadir narasumber yakni Ketua Dewan Daerah Perubahan Iklim Provinsi Kalimantan Timur (DDPI Kaltim), Prof. Daddy Ruhiyat dan Staf PMU Sub Nasional FCPF-CF Biro Ekonomi, Khairul Fadly.
“Kaltim merupakan salah satu Provinsi REDD+ (upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dari deforestasi dan degradasi hutan). Memiliki historikal deforestasi dan degradasi hutan cukup tinggi sehingga dengan implementasi program ini diharapkan dapat mencapai target pengurangan deforestasi dan degradasi di Provinsi Kalimantan Timur,” jelas Daddy Ruhiyat dalam pemaparannya.
Sementara itu, Khairul memaparkan proses pengelolaan manfaat. Dana penurunan emisi dalam kerangka PCPF-CF untuk 441 desa di Kaltim mulai disalurkan ke rekening desa sehingga penerima sudah bisa memanfaatkan.
Besaran bantuan Program PCPF-CF atau kompensasi penurunan emisi GRK yang disalurkan melalui Bank Dunia tersebut dihitung berdasarkan kinerja penurunan emisi karbon.
“Total sebanyak 441 desa/kelurahan di Provinsi Kaltim yang mendapat dana karbon, masing-masing desa/kelurahan mendapat lebih kurang Rp240 juta, tetapi di Kabupaten Kutai Kartanegara setiap desa mendapat sekitar Rp140 juta karena jumlah desa penerima dana karbon lebih banyak,” ungkapnya.
Sebanyak 143 kelompok masyarakat dan tujuh kelompok masyarakat hukum adat juga menerima dana karbon ini. Total kompensasi yang disalurkan pada 2024 mencapai Rp150 miliar melalui Bank Dunia.
Program FCPF-CF ini menjadi wujud nyata keberlanjutan pembangunan hijau di Kaltim, sekaligus memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat desa dan kelompok adat yang terdampak.
Sebelumnya, jumpa pers dibuka Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal. Dirinya mengapresiasi kehadiran para narasumber dan awak media. “Terima kasih teman-teman media yang sudah hadir. Jumpa pers ini kalau biasanya kita adakan di kantor, hari ini suasana agak beda. Kita akan membahas mengenai program FCPF-CF di Kaltim yang sudah berjalan dan masih menjadi yang pertama di Asia Pasifik. Silakan nanti simak yang disampaikan narasumber dan mari diskusi juga,” ujar Faisal. (***)
