SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengadakan serangkaian rapat kerja secara marathon dengan mitra kerjanya, salah satunya bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim.
Agenda ini membahas realisasi kinerja tahun 2024 dan rencana kerja tahun 2025. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, saat dihubungi oleh tim Cakrawalakaltim.com via whatsaap telepon, Selasa (7/1/2025).
“Pembahasan ini mencakup capaian kinerja tahun lalu serta rencana kerja ke depan. Karena gubernur dan wakil gubernur terpilih belum dilantik, tentu bisa saja ada penyesuaian terkait kegiatan tahun anggaran 2025,” ungkap Agus Aras.
Agus menyebutkan bahwa secara umum, realisasi kinerja Disdikbud Kaltim tahun 2024 sudah berjalan cukup baik. Namun, ia menekankan pentingnya peningkatan pada beberapa aspek, terutama sarana dan prasarana pendidikan di tahun mendatang.
“Kami ingin agar Dinas Pendidikan lebih memperhatikan kebutuhan sarana dan prasarana pendidikan, khususnya pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) di wilayah yang membutuhkan. Misalnya di Balikpapan, masih ada keterbatasan jumlah SMA, dan di Kutai Timur, beberapa kecamatan bahkan belum memiliki gedung SMA,” paparnya.
Selain itu, Agus menyoroti pentingnya penguatan program pendidikan untuk mendukung kemajuan sumber daya manusia (SDM) di Kaltim.
“Pendidikan adalah kunci utama kemajuan daerah. Ini tak bisa ditawar-tawar lagi. Kami berharap program-program pendidikan dapat dirancang lebih efektif untuk meningkatkan kualitas SDM kita,” tegasnya.
Ia juga menyinggung program pendidikan gratis yang menjadi salah satu prioritas Gubernur Kaltim terpilih, Rudy Mas’ud. Menurut Agus, program ini harus disesuaikan dan direncanakan dengan matang agar bisa diimplementasikan secara optimal setelah pelantikan gubernur.
“Program gratis pol dari Gubernur terpilih Rudy Mas’ud tentu menjadi perhatian kami. Nantinya, perlu ada penyesuaian untuk memastikan program ini benar-benar tepat sasaran dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” tambah Agus.
Di samping itu, Komisi IV juga meminta agar Disdikbud Kaltim melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pemerataan akses pendidikan, khususnya di daerah terpencil. Agus menekankan bahwa seluruh wilayah Kaltim berhak mendapatkan fasilitas pendidikan yang memadai tanpa terkecuali.
“Kami berharap dinas dapat memastikan bahwa daerah-daerah terpencil juga mendapatkan perhatian. Jangan sampai ada kecamatan yang tertinggal hanya karena minimnya akses pendidikan,” tuturnya.
Komisi IV optimis bahwa perbaikan sarana pendidikan di Kaltim dapat berjalan lebih baik di tahun 2025.
“Kami akan terus mengawal hal ini agar sektor pendidikan di Kaltim semakin maju dan mampu mencetak generasi yang berkualitas,” pungkas Agus Aras.(DV/MYG)
