Jakarta, Cakrawalakaltim.com – Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) untuk serius dalam mewujudkan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI). Keseriusan ini dinilai penting untuk meningkatkan kualitas ketenagakerjaan di daerah tersebut, terutama mengingat besarnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kukar. Hal ini disampaikan dalam audiensi antara Komisi I DPRD Kukar dan pihak Kemnaker di Jakarta pada Senin, 13 Januari 2025.
“BLKI di Kukar idealnya bisa diwujudkan oleh Pemda. Aset sudah ada di wilayah Samboja dan Muara Badak. Tinggal bagaimana diwujudkan pengembangannya dan dibangun sebagai UPTD di bawah dinas terkait,” ujar Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Andri Susila.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Kemnaker, Memey Meirita Handayani, menekankan pentingnya komunikasi aktif antara Pemkab Kukar dan Kemnaker terkait usulan keberadaan BLKI. “Komunikasi itu yang diutamakan agar perhatian terhadap BLKI dapat diwujudkan. Namun, sebelum BLKI diwujudkan, pelatihan berbasis ketenagakerjaan harus tetap berjalan,” tuturnya.
Audiensi ini dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Kukar, Agustinus Sudarsono, dan dihadiri oleh anggota komisi lainnya, termasuk Wandi, Sugeng Hariyadi, Desman Minang Endianto, Annisa, Budi Fahmi, Jamhari, Syafruddin, Erwin, dan Mohammad Hidayat.
Mohammad Hidayat, anggota Komisi I DPRD Kukar dari Partai Keadilan Sejahtera, menegaskan bahwa pembangunan BLKI sangat penting untuk mengatasi pengangguran di Kukar. “Kami akan terus mendorong agar BLKI ini segera terwujud dan beroperasi, karena ini adalah investasi jangka panjang untuk kesejahteraan masyarakat Kukar,” ujarnya.
Agustinus menambahkan bahwa hasil pertemuan ini memberikan kejelasan tentang langkah-langkah yang perlu diambil. “Semoga keberadaan BLKI bisa segera ditindaklanjuti dan diseriusi oleh Pemkab melalui dinas terkait, agar urusan ketenagakerjaan bisa lebih dioptimalkan dalam rangka turut serta mengatasi masalah pengangguran,” imbuhnya, yang diamini oleh para anggota Komisi I DPRD Kukar lainnya.
Dengan sinergi antara pemerintah daerah dan pusat, diharapkan BLKI dapat segera terealisasi dan berkontribusi pada peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal di Kukar. (*/ZF)
