Samarinda, Cakrawalakaltim.com – Komisi I DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara mengadakan kunjungan kerja ke Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Kalimantan Timur pada 8 Januari 2025. Kunjungan ini bertujuan untuk berkonsultasi mengenai rencana pembangunan Balai Latihan Kerja Industri (BLKI) di wilayah Kutai Kartanegara, sebagai bagian dari program kerja prioritas mereka di awal tahun 2025.
Langkah ini diambil mengingat tingginya angka pengangguran di Kabupaten Kutai Kartanegara. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2023, terdapat 15.051 jiwa pengangguran dari total penduduk 788.113 jiwa, dengan tingkat partisipasi angkatan kerja sebesar 65,32% dan tingkat pengangguran terbuka 4,05%. Komisi I berharap kehadiran BLKI dapat menjadi solusi efektif untuk mengurangi angka pengangguran tersebut.
Saat ini, Kutai Kartanegara memiliki dua Balai Latihan Kerja (BLK) yang terletak di Kecamatan Muara Badak dan Kecamatan Samboja. Namun, kedua BLK ini belum beroperasi, meskipun studi kelayakan untuk pembangunan BLK di zona hulu telah disusun oleh Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kutai Kartanegara bekerja sama dengan Universitas Mulawarman.
Komisi I membahas pembagian peran dan kewenangan terkait pengelolaan BLKI di daerah. Mereka ingin memahami posisi BLKI yang berada di bawah Disnaker Provinsi Kaltim dan Kementerian Ketenagakerjaan, serta bagaimana kebijakan ini berlaku di tingkat pemerintah daerah kabupaten/kota.
Diskusi juga menyoroti apakah kebutuhan akan BLKI di Kutai Kartanegara sudah masuk dalam rencana kerja Disnakertrans Provinsi Kalimantan Timur, termasuk analisis kebutuhan pelatihan di daerah tersebut.
Komisi I juga ingin mengetahui kemungkinan memperoleh Dana Alokasi Khusus (DAK) seperti yang didapatkan Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) pada tahun 2025 untuk pembangunan BLKI. Alternatif penganggaran untuk pendirian BLKI, pemenuhan sarana dan prasarana, serta pelatih, menjadi fokus diskusi.
Komisi I berupaya mencari cara untuk mengoptimalkan peran pemerintah daerah dan DPRD dalam mendukung pembangunan BLKI, termasuk penguatan dasar hukum, penganggaran, dan penyediaan sumber daya manusia yang kompeten.
Mohammad Hidayat, anggota Komisi I DPRD Kutai Kartanegara, menyatakan bahwa pembangunan BLKI sangat krusial untuk mengatasi pengangguran yang masih menjadi tantangan di wilayah tersebut. “Kami sangat berharap BLKI ini segera terwujud dan berfungsi optimal untuk memberikan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri di Kutai Kartanegara. Ini adalah investasi penting untuk masa depan tenaga kerja kita,” ujar Hidayat politikus asal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kukar. Ia juga menegaskan bahwa Komisi I akan terus mengawal proses ini hingga selesai. “Kami akan memastikan bahwa seluruh aspek, mulai dari dasar hukum hingga penganggaran, berjalan sesuai dengan rencana untuk kepentingan masyarakat luas,” tambahnya.
Konsultasi ini diharapkan dapat mempercepat operasional BLK yang sudah ada dan membantu mewujudkan BLKI di Kutai Kartanegara, yang pada akhirnya dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kualitas tenaga kerja di daerah tersebut. (*/ZF)
