SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim membentuk tim khusus untuk menangani banjir secara jangka panjang. Tim ini bertugas menyusun strategi teknis dan pendanaan guna mengatasi masalah banjir yang terus terjadi di kota ini.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyampaikan bahwa langkah ini diambil setelah serangkaian rapat teknis terkait penanggulangan banjir.
“Setelah rapat tadi, kita membentuk tim bersama antara pemerintah kota, provinsi, dan BWS. Minggu depan, kami rencanakan penandatanganan kesepakatan atau MOU sebagai bentuk kolaborasi konkret,” ujarnya, Kamis (30/1/2025).
Tim ini akan membagi peran dan tanggung jawab secara profesional agar setiap pihak memiliki tugas yang jelas.
“BWS mengerjakan apa? Kota mengerjakan apa? Provinsi mengerjakan apa? Misalnya, dalam pembangunan saluran air, tidak mungkin hanya satu pihak yang bekerja sendiri. Semua harus berkolaborasi,” tambah Andi Harun.
Salah satu proyek besar yang akan dikerjakan adalah pembangunan tanggul di sepanjang Sungai Karang Mumus, yang diperkirakan membutuhkan anggaran sekitar Rp900 miliar.
“Dana sebesar ini tidak bisa hanya ditanggung satu pihak. Oleh karena itu, kita harus bekerja sama untuk mencari solusi pendanaannya,” jelasnya.
Selain pembangunan tanggul, tim juga akan menangani pemeliharaan saluran dan pengangkatan sedimentasi. Proyek ini memerlukan koordinasi antara pemerintah kota, provinsi, dan BWS.
“Pembangunan tanggul itu saja butuh Rp900 miliar, dan dana sebesar ini tentu tidak mudah didapat. Tapi kalau kita bekerja sama, tantangan ini bisa kita hadapi,” kata Andi Harun.
BWS Kaltim sendiri telah mengalokasikan sekitar Rp30 miliar per tahun untuk pemeliharaan Waduk Benanga. Sementara itu, pemerintah provinsi juga memiliki anggaran rutin untuk pemeliharaan sungai, termasuk anak sungai Karang Mumus dan Karang Asam.
“Kami harus menghitung alokasi anggaran secara efektif, menentukan berapa yang harus ditanggung oleh provinsi, kota, dan BWS,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, tim ini akan menyusun langkah-langkah jangka pendek yang dapat segera dilakukan untuk mengurangi dampak banjir. Salah satu fokus utama adalah pembersihan dan normalisasi saluran air, terutama di daerah yang sering tergenang.
Selain faktor infrastruktur, tim juga akan membahas aspek sosial dalam penanganan banjir, seperti relokasi warga yang tinggal di bantaran sungai.
“Pemerintah kota akan menangani persoalan sosial terkait pembangunan tanggul, termasuk kemungkinan relokasi warga yang terdampak,” ujar Andi Harun.
Pemerintah berharap, dengan adanya tim khusus ini, upaya penanganan banjir di Samarinda bisa lebih terstruktur dan efektif.
“Kita tunggu hasil kerja tim ini dalam seminggu ke depan. Mudah-mudahan dengan sinergi yang kuat, masalah banjir ini bisa kita atasi secara bertahap,” tutupnya.(DV/MYG)
