SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota Samarinda terus mengupayakan solusi jangka panjang untuk mengatasi permasalahan banjir yang kerap melanda kota. Salah satu fokus utama adalah infrastruktur, khususnya Jembatan PM Noor, yang dinilai sudah tidak mampu menampung volume air sungai dan perlu diganti.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menyoroti kondisi jembatan tersebut yang telah berusia puluhan tahun. Menurutnya, infrastruktur ini tidak lagi optimal dalam mendukung aliran sungai dan justru menjadi salah satu faktor penyebab genangan.
“Salah satunya Jembatan PM Noor mungkin perlu diganti karena sudah puluhan tahun dan tidak lagi mampu menampung volume air yang melintas,” ujarnya saat mengunjungi wilayah tersebut, Kamis (30/1/2025).
Selain faktor teknis, ada juga permasalahan sosial yang menghambat upaya perbaikan atau penggantian jembatan. Keberadaan pemukiman dan aktivitas ekonomi di sekitar jembatan membuat proses pembebasan lahan menjadi tantangan tersendiri.
“Belum lagi masalah sosial di sekitarnya,” tambahnya.
Lebih lanjut, Andi Harun menjelaskan bahwa pemerintah kota tidak bisa serta-merta mengambil tindakan karena Jembatan PM Noor berada di jalan nasional. Setiap keputusan terkait perubahan atau penggantian jembatan harus mendapat izin dari Kementerian terkait.
“Kayak jembatan, misalnya Jembatan PM Noor, teman-teman tahu itu jalan nasional. Pemerintah kota harus ada izin kementerian dulu. Nah, ini dari sisi birokrasi saja sudah ada tatanan,” jelasnya.
Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Pemkot Samarinda bersama Pemerintah Provinsi dan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kaltim akan menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) untuk memperjelas tanggung jawab masing-masing pihak.
“Kami tanda tangan bersama, kami sepakat bersama. Itu menjadi lex specialis terhadap aturan yang bersifat umum, sehingga jelas anggarannya dari mana,” ungkapnya.
Ia juga memahami bahwa masyarakat tidak terlalu peduli dengan status kepemilikan infrastruktur. Yang mereka inginkan adalah perbaikan yang nyata dan segera.
“Masyarakat kita tentu tidak mau tahu apakah itu jalan nasional, jembatan nasional, provinsi, atau kota. Yang mereka tahu, banjir harus diatasi dan jembatan harus diperbaiki,” katanya.
Dalam konferensi pers ini, Andi Harun menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen untuk mengendalikan banjir. Ia meminta masyarakat bersabar karena penyelesaian masalah ini membutuhkan waktu dan tidak bisa dilakukan secara instan.
“Kami ingin yakinkan kepada publik bahwa kami terus berkomitmen untuk melanjutkan kegiatan pengendalian banjir di Kota Samarinda,” tegasnya.
Pemkot Samarinda menargetkan beberapa langkah konkret dalam jangka pendek, menengah, dan panjang. Beberapa di antaranya akan mulai direalisasikan tahun ini, sementara langkah lainnya akan berlanjut dalam beberapa tahun ke depan.
“Tim ini nanti, insyaallah minggu depan kita akan update kembali, tapi beberapa langkah jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang akan segera terlaksana tahun ini maupun pada tahun-tahun mendatang,” ujarnya.
Mengakhiri pernyataannya, Andi Harun mengajak masyarakat untuk tetap bersabar dan mendukung upaya pemerintah dalam menangani banjir. Ia menegaskan bahwa proyek ini merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan waktu dan kerja sama dari berbagai pihak.
“Kami mohon bersabar, karena penanganan banjir ini butuh waktu yang cukup panjang, mungkin 3-4 tahun ke depan. Tapi yang jelas, kami akan terus berupaya agar Samarinda bisa terbebas dari banjir,” pungkasnya.(DV/MYG)
