SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vanandza, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang dikeluarkan oleh Presiden RI Prabowo Subianto harus direspons dengan bijak oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda. Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu memilah program-program yang menjadi prioritas agar efisiensi tidak menghambat kebutuhan dasar masyarakat.
Ahmad Vanandza menyampaikan bahwa kebijakan ini pasti akan berdampak pada pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Samarinda. Namun, bagaimana dampak itu dirasakan tergantung pada keputusan Pemkot dalam menentukan program mana yang akan terkena penyesuaian anggaran.
“Kita kembalikan kepada pemerintah kota, karena kan pengguna anggaran adalah pemerintah. DPRD ini hanya memberikan masukan dan saran,” ujar Ahmad dalam keterangannya di Kantor DPRD Samarinda, Rabu (19/2/2025).
Ahmad menekankan pentingnya mempertahankan anggaran untuk program-program prioritas yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan rakyat. Menurutnya, efisiensi anggaran seharusnya tidak mengurangi alokasi untuk sektor yang krusial seperti penanganan banjir, kesehatan, pendidikan, dan program Pro Bebaya yang sudah berjalan.
“Ya itu jangan dikurangi ya, kalaupun dikurangi mungkin sedikit. Karena disesuaikan dengan kebutuhan, khususnya kita pro-rakyat,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah bisa lebih selektif dalam menyesuaikan anggaran, dengan mempertimbangkan dampaknya bagi masyarakat. Pemkot diharapkan tetap mempertahankan kualitas pelayanan publik meskipun ada kebijakan efisiensi anggaran di tingkat nasional.
Dengan demikian, Ahmad Vanandza meminta agar kebijakan efisiensi ini dijalankan tanpa mengorbankan kepentingan dasar masyarakat Samarinda. “Yang berkaitan dengan masalah rakyat langsung, kalau bisa jangan banyak dikurangi,” pungkasnya.(ADV*)
