SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) bergerak cepat mengatasi defisit beras yang diperkirakan mencapai 200 ribu ton per tahun. Salah satu langkah prioritas adalah mengoptimalkan lahan pertanian yang sudah tersedia melalui intensifikasi.
Penanggung Jawab Program Swasembada Kaltim, Inti Pertiwi, menyampaikan bahwa strategi ini ditempuh untuk menutup kekurangan produksi terhadap kebutuhan konsumsi masyarakat.
“Kita hitung, defisit beras sekitar 200.000 ton. Maka strategi utama saat ini adalah intensifikasi dan ekstensifikasi,” ujar Inti usai Rapat Koordinasi Swasembada Beras di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (15/5/2025).
Intensifikasi dilakukan dengan meningkatkan indeks pertanaman serta produktivitas per hektare.
“Targetnya dari satu kali tanam menjadi dua hingga tiga kali, dan dari 3 ton naik ke 5 ton per hektare,” jelasnya.
Saat ini, Pemprov Kaltim telah mengidentifikasi sekitar 13.973 hektare lahan yang bisa dioptimalkan. Namun, sesuai arahan Kementerian Pertanian, luas tersebut masih harus ditingkatkan menjadi 20.000 hektare.
“Kita masih perlu mencari sekitar 6.000 hektare lagi agar target tercapai,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim, Siti Farisyah Yana, mengungkapkan sejumlah faktor penyebab defisit beras di daerah ini. Salah satunya adalah keterbatasan lahan pertanian.
“Tanah kita memang terbatas, sehingga berpengaruh langsung ke luas panen,” ucapnya.
Ia juga menyoroti persoalan pengelolaan air dan iklim yang tidak menentu.
“Sistem tata kelola air belum maksimal dan cuaca di Kaltim jauh lebih sulit diprediksi dibanding wilayah lain,” jelas Siti.
Menurutnya, langkah intensifikasi dinilai lebih realistis dalam jangka pendek ketimbang membuka lahan baru yang memerlukan proses perizinan kompleks.
“Kalau kita bisa tingkatkan produktivitas lahan yang ada, itu akan jauh lebih cepat membantu menutup defisit,” ujarnya.
Dalam waktu dekat, tim teknis dari DPTPH Kaltim dan instansi terkait akan turun ke lapangan untuk memverifikasi potensi lahan dan mengambil tindakan percepatan.
“Kita akan evaluasi kondisi lapangan dalam seminggu ke depan, dan dalam 10 hari targetnya sudah ada kebijakan konkret,” tambahnya.(MYG)
