SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Derasnya hujan pada 12 Mei 2025 tak hanya menyebabkan banjir di berbagai titik di Kota Samarinda, tetapi juga memunculkan kekhawatiran masyarakat terhadap kestabilan proyek strategis, seperti terowongan di Jalan Sultan Alimuddin. Di sisi lain, Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Aan Andriansyah, menekankan bahwa penanganan bencana dan proyek infrastruktur tak bisa berjalan sendiri-sendiri, melainkan harus dilakukan secara terintegrasi antar-organisasi perangkat daerah (OPD).
Kekhawatiran masyarakat mencuat setelah terjadi pergerakan tanah di lereng sisi kanan inlet terowongan. Namun, Aan memastikan bahwa struktur tersebut masih bersifat sementara dan telah dirancang aman untuk aktivitas konstruksi.
“Itu memang penahan sementara. Nanti setelah proyek selesai, struktur permanennya akan dibangun,”jelas Aan, Rabu (14/5/2025).
Meski demikian, Aan menyoroti pentingnya koordinasi antar-OPD dalam menghadapi cuaca ekstrem dan dampaknya. Menurutnya, penanganan banjir dan potensi longsor memerlukan sinergi lima OPD yakni Dinas PUPR, Disperkim, DLH, Dishub, dan BPBD.
“Saya selalu bilang, duduklah berlima itu. Jangan kerja sendiri-sendiri. Kalau tidak kolaboratif, hasilnya akan stagnan,”tegasnya.
Aan menjelaskan, Dinas PUPR memegang peran sentral sebagai penggerak pembangunan. Namun, keberhasilan mereka bergantung pada dukungan BPBD dalam hal pemetaan bencana, DLH dalam menjaga lingkungan, serta Dishub dalam pengelolaan lalu lintas saat banjir melanda.
“Semua harus saling menyatu. Data dari BPBD harus disambungkan dengan rencana tata ruang PUPR. Itu baru akan jalan,” sambung Aan.
Ia mengingatkan bahwa selama koordinasi belum menjadi budaya kerja antarlembaga, maka penanganan bencana dan proyek-proyek strategis akan selalu berada dalam posisi rawan.
“Jujur saja, selama ini masih banyak jalan sendiri-sendiri. Makanya saya bilang, kalau tidak berubah, kita cuma bisa terus berdoa,” pungkasnya.(ADV*)
