SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, kembali menyoroti kondisi kawasan kumuh yang masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah kota. Salah satu isu paling mendesak yang disorotnya adalah keterbatasan akses air bersih yang masih dialami puluhan kepala keluarga di beberapa titik kota.
Menurut laporan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim), tercatat sekitar 36 hektare kawasan kumuh tersebar di Kelurahan Sidomulyo, Sidodamai, dan Sungai Dama. Namun lebih dari sekadar perbaikan fisik lingkungan, Ismail menekankan bahwa akses terhadap kebutuhan dasar seperti air bersih harus menjadi prioritas utama.
“Air bersih bukan barang mewah. Itu hak dasar masyarakat. Sampai hari ini masih ada sekitar 25 kepala keluarga yang belum terjangkau layanan Perumdam Tirta Kencana. Ini tidak bisa dibiarkan,” ujar Ismail.
Ia menyampaikan bahwa pembangunan yang adil bukan hanya soal infrastruktur besar, tetapi juga menyangkut hal-hal esensial yang langsung berdampak pada kualitas hidup warga.
Ismail menyatakan telah melakukan koordinasi dengan Dinas PUPR dan mendorong perluasan jaringan air bersih ke kawasan-kawasan yang belum terlayani. Ia juga menekankan bahwa penanganan kawasan kumuh harus dilakukan lintas sektor, dan tidak bisa hanya dibebankan pada satu dinas saja.
Selain isu air bersih, Ismail turut menyoroti pentingnya infrastruktur yang aman bagi warga. Ia menyinggung desain jembatan di Kecamatan Samarinda Ilir yang dinilai berisiko tinggi, terutama saat musim hujan. Dukungan pun ia berikan terhadap rencana peninggian jalan di wilayah tersebut sebagai bagian dari solusi.
“Semua infrastruktur, baik jembatan maupun jalan, harus dirancang dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan warga. Ini bukan soal estetika, tapi soal keselamatan,” tegasnya.
Ismail menutup dengan ajakan kepada Pemkot agar tidak lagi menunda-nunda tindakan. “Yang dibutuhkan sekarang adalah kerja nyata di lapangan, bukan lagi sekadar rencana,” pungkasnya.(ADV*)
