SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Merebaknya berbagai unggahan berisi kritik terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda di media sosial dalam beberapa pekan terakhir menarik perhatian Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah. Menanggapi hal tersebut, Helmi menegaskan bahwa menyampaikan pendapat adalah hak semua warga, namun tetap harus disertai dengan tanggung jawab moral dan etika.
Menurut Helmi, keterbukaan informasi adalah bagian dari demokrasi. Namun dalam menyampaikan kritik, masyarakat tetap perlu menjunjung prinsip kebenaran dan menghindari penyebaran informasi palsu.
“Kita tidak mempersoalkan adanya kritik. Itu sah, bagian dari keterbukaan demokrasi. Tapi tentu saja harus sesuai dengan fakta dan realitas yang ada,” kata Helmi di Gedung DPRD Samarinda, Kamis (15/5/2025).
Helmi juga menekankan bahwa pihak DPRD tetap terbuka dan mengayomi aspirasi dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, ia mengingatkan bahwa ruang digital harus digunakan secara bertanggung jawab dan tidak dijadikan tempat menyebar hoaks atau narasi yang menyesatkan.
“Berpendapat boleh, tapi jangan asal komentar. Kita semua bertanggung jawab menjaga ruang publik yang sehat, apalagi di media sosial yang pengaruhnya luas,” tegasnya.
Helmi menambahkan, pentingnya membangun budaya diskusi yang sehat di tengah masyarakat menjadi salah satu fondasi demokrasi yang dewasa. Ia berharap masyarakat Samarinda bisa menjadi contoh dalam menyampaikan pendapat secara santun, berbasis data, dan tidak provokatif.
Dengan pernyataan ini, DPRD Samarinda mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak hanya kritis, tetapi juga cerdas dan bijak dalam bersuara di era digital.(ADV*)
