SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Meningkatnya anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Samarinda yang mencapai Rp64 miliar pada tahun anggaran 2024 menuai sorotan dari DPRD. Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar menilai bahwa persoalan utama bukan pada jumlah anggaran, tetapi arah kebijakan lingkungan yang belum berubah secara mendasar.
Menurut Deni, selama ini pendekatan yang digunakan dalam menangani isu lingkungan, terutama pengelolaan sampah, masih bersifat tambal sulam. Penambahan anggaran tidak serta-merta memperbaiki kondisi jika tidak dibarengi dengan transformasi sistem kerja dan kebijakan yang adaptif terhadap tantangan jangka panjang.
“Masalah lingkungan kita sudah kronis, tapi solusinya masih itu-itu saja. Anggaran boleh naik, tapi kalau strateginya tidak berubah, hasilnya akan tetap sama,” ujar Deni.
Ia menekankan bahwa pengelolaan sampah di Samarinda masih terlalu reaktif, tidak berbasis data, dan belum melibatkan pendekatan komunitas yang kuat. Menurutnya, perlu ada perubahan cara pandang dalam menangani lingkungan. Dari sekadar pembersihan rutin menjadi upaya pembangunan sistem yang preventif dan berkelanjutan.
Deni juga menyarankan DLH untuk menggandeng pihak ketiga, akademisi, dan komunitas lingkungan agar perencanaan dan eksekusi program lebih tepat sasaran.
“Perubahan bukan cuma soal teknis, tapi juga budaya kerja dan partisipasi masyarakat,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia meminta DLH agar menjadikan peningkatan anggaran ini sebagai momentum untuk membuktikan komitmen mereka dalam menciptakan kota yang lebih bersih dan ramah lingkungan.
“Ini bukan tentang besar atau kecil anggaran, tapi bagaimana kita bisa mengubah paradigma lama menjadi sistem yang benar-benar menyelesaikan akar masalah lingkungan,” tutupnya.(ADV*)
