Kukar, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) terus mendorong penguatan layanan kesehatan bagi warganya melalui evaluasi menyeluruh terhadap program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu upayanya diwujudkan dalam rapat forum kemitraan pengelolaan kerja sama fasilitas kesehatan (faskes) yang digelar di ruang rapat Sekretaris Daerah Kukar, pada Senin (19/5/2025).
Sekretaris Daerah Kukar, Sunggono, menegaskan bahwa forum tersebut menjadi sarana koordinasi antara berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengidentifikasi tantangan di lapangan serta menyempurnakan pengelolaan BPJS Kesehatan.
“Rapat ini kita adakan untuk membahas berbagai masukan terhadap pelayanan kesehatan, termasuk bagaimana pengelolaan BPJS Kesehatan yang sedang berjalan maupun untuk ke depannya,” ujar Sunggono usai kegiatan.
Ia menyebutkan bahwa saat ini cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kukar telah melebihi 100 persen. Artinya, seluruh penduduk Kukar telah terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan, dengan pembiayaan yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah daerah.
“Namun, meskipun cakupan sudah optimal, masih terdapat tantangan di lapangan. Salah satunya terkait jenis layanan atau rujukan yang tidak masuk dalam tanggungan BPJS Kesehatan,” jelasnya.
Menurut Sunggono, edukasi kepada masyarakat menjadi aspek penting yang perlu diperkuat.
“Ini yang menjadi perhatian kita saat ini, bagaimana memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa memang ada beberapa layanan yang tidak ditanggung oleh BPJS,” katanya.
Selain itu, Sekda Kukar juga menyoroti pola kunjungan masyarakat ke fasilitas kesehatan yang sering kali menimbulkan antrean panjang.
“Kebanyakan masyarakat datang langsung dan baru mendaftar di tempat, sehingga terjadi pembeludakan antrean. Padahal sudah ada sistem pelayanan waktu tunggu online yang bisa dimanfaatkan,” ungkapnya.
Kendati demikian, pemerintah daerah tetap berkomitmen penuh agar masyarakat Kukar tetap dapat mengakses layanan kesehatan tanpa harus mengeluarkan biaya pribadi.
Melalui koordinasi lintas sektor dan penguatan edukasi publik, Pemkab Kukar menargetkan sistem pelayanan kesehatan yang lebih efisien, transparan. (adv/diskominfo-kukar)
