SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalimantan Timur (Kaltim) terus mendorong peran sekolah swasta dalam memperluas akses pendidikan gratis bagi siswa baru. Dorongan ini seiring dengan penambahan anggaran Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) yang diberikan pemerintah provinsi.
Plt Kepala Disdikbud Kaltim, Armin, mengatakan bahwa dengan adanya peningkatan BOSDA, sudah semestinya sekolah swasta mulai mengurangi hingga menghapus biaya pendaftaran dan pendidikan bagi peserta didik baru.
“Beberapa sekolah swasta di Samarinda sudah menerapkan pendidikan gratis. Ini harusnya bisa diikuti sekolah lain, karena dana BOSDA sudah disiapkan,” jelas Armin, Selasa (10/6/2025).
Ia menjelaskan bahwa semangat dari kebijakan ini adalah memastikan tidak ada anak di Kaltim yang tertinggal dalam mengenyam pendidikan hanya karena kendala biaya.
“Sekolah negeri memang gratis, tapi kapasitasnya terbatas. Sekolah swasta harus jadi solusi, bukan penghalang,” tegasnya.
Disdikbud Kaltim mencatat, pada pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025/2026, sejumlah daerah masih mengalami keterbatasan daya tampung, terutama di kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda. Kondisi ini menuntut peran lebih besar dari sekolah swasta untuk menampung siswa.
SPMB akan mulai dibuka pada 16 Juni 2025 dan tetap menggunakan beberapa jalur penerimaan, termasuk jalur domisili, afirmasi, mutasi, dan prestasi. Armin menegaskan bahwa proses penerimaan akan berlangsung transparan dan mengikuti standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.
Ia juga menambahkan bahwa anggaran pendidikan yang sudah digelontorkan tidak hanya untuk sekolah negeri, tetapi juga mencakup dukungan ke sekolah swasta agar bisa meringankan beban masyarakat.
“Dengan BOSDA yang sudah ditingkatkan, tidak ada alasan lagi bagi sekolah swasta untuk tetap membebani siswa,” ucapnya.
Armin berharap kebijakan ini bisa menjadi momentum perubahan di sektor pendidikan swasta. Ia menegaskan, pendidikan dasar dan menengah merupakan hak seluruh warga, dan tidak boleh lagi menjadi beban ekonomi bagi keluarga.
“Tugas kami memastikan semua anak di Kaltim punya akses sekolah, tanpa terkecuali,” tutupnya.(MYG)
