SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Minimnya dukungan nyata terhadap relawan Kelurahan Tanggap Bencana (Katana) di Samarinda menuai sorotan tajam dari legislatif. Di tengah ancaman bencana yang kian tak terduga, program mitigasi justru dianggap masih lemah dari sisi pelaksanaan di lapangan.
Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Andriansyah, menyampaikan kekhawatirannya terhadap nasib para relawan yang dinilai belum mendapatkan perhatian serius dari pemerintah. Keberadaan mereka diakui, tetapi tanpa fasilitas dan pelatihan yang layak.
“Kalau relawan hanya diberi legalitas tanpa sarana pendukung, artinya pemerintah belum serius melibatkan mereka sebagai bagian dari sistem mitigasi,” ujar Andriansyah.
Ia mengungkapkan bahwa hingga saat ini masih banyak relawan Katana yang bekerja tanpa perlengkapan dasar seperti rompi, alat evakuasi, atau pelatihan kebencanaan. Padahal, saat terjadi bencana, merekalah yang pertama kali turun tangan.
Melihat situasi tersebut, Andriansyah mendorong agar pemerintah tidak hanya fokus pada aspek administratif, tetapi juga memberikan dukungan riil berupa pengadaan perlengkapan dan penyusunan modul pelatihan yang konsisten.
Tak hanya menyasar relawan, politisi muda ini juga menekankan perlunya pendekatan yang lebih menyeluruh dalam membangun budaya siaga bencana. Menurutnya, literasi kebencanaan harus dimulai dari lingkungan terkecil, yakni rumah tangga.
“Masyarakat perlu dilibatkan sejak dari keluarga. Ketangguhan itu dibangun dari bawah, bukan langsung dari sistem komando,” katanya.
Ia mengkritik pola kerja pemerintah yang kerap reaktif dan baru bergerak setelah terjadi bencana. Andriansyah menegaskan, investasi terhadap kesiapsiagaan harus menjadi agenda rutin, bukan reaksi dadakan.
“Kesiapan menghadapi bencana harus jadi investasi rutin, bukan reaksi darurat. Pemerintah tak boleh menunggu kejadian besar untuk bertindak,” tegasnya.
Seiring cuaca ekstrem yang semakin sulit diprediksi, ia mendesak Pemkot Samarinda segera mengevaluasi secara menyeluruh kesiapan infrastruktur kebencanaan, sumber daya manusia, serta prosedur kerja tanggap darurat hingga ke level kelurahan.
“Tanpa pembenahan dari hulu, korban bencana di masa depan sulit untuk dihindari,” tandasnya.(ADV/DPRD SAMARINDA)
