SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com — Sorotan tajam kembali dilontarkan DPRD Kota Samarinda terkait arah pembangunan kota yang dinilai belum menjawab kebutuhan paling mendasar masyarakat. Anggota DPRD Samarinda, Anhar, menekankan pentingnya perubahan prioritas dalam penggunaan anggaran, dari proyek simbolik ke sektor fungsional.
Dalam pandangannya, belanja besar pemerintah kota untuk proyek bernilai estetika seperti tugu dan patung justru menyisakan celah besar pada pembangunan infrastruktur dasar, seperti drainase, listrik, dan penerangan jalan.
“Boleh saja kita bangun pasar megah, tugu indah, atau terowongan mahal. Tapi jika banjir masih terjadi, jalan rusak lagi, dan warga hidup dalam gelap tanpa penerangan, itu semua tak ada artinya,” tegas Anhar.
Ia mencontohkan proyek pembangunan patung pesut yang menelan anggaran lebih dari satu miliar rupiah, dan menilai pengalokasian dana tersebut tidak mencerminkan skala urgensi kebutuhan publik.
“Kalau tujuannya memperindah kota, seharusnya dimulai dari yang paling dibutuhkan warga. Apa manfaat nyata dari patung itu? Bentuknya pun belum tentu mencerminkan pesut yang sesungguhnya,” ungkapnya dengan nada kritis.
Lebih lanjut, Anhar menyebut bahwa sejumlah proyek pembangunan terkesan terburu-buru tanpa perencanaan teknis yang matang, terutama dalam aspek pengelolaan lingkungan dan sistem drainase.
“Setiap kali hujan deras, selalu ada kerusakan. Terowongan longsor, genangan muncul lagi di tempat yang sama. Ini bukan kejadian baru,” ujarnya, merujuk pada kerusakan infrastruktur yang terus berulang.
Ia juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap proses pematangan lahan, yang menurutnya menjadi salah satu penyebab meningkatnya potensi banjir di berbagai kawasan.
“Kalau paritnya saja lebih rendah dari badan jalan, bagaimana bisa fungsinya optimal? Kita sedang bicara soal pengawasan yang lemah, bukan hanya desain yang keliru,” lanjutnya.
Anhar menyayangkan ketimpangan antara pendapatan dari sektor layanan publik seperti listrik dan penerangan jalan dengan lambannya pembangunan di sektor tersebut. Hal ini, menurutnya, menunjukkan belum adanya komitmen kuat pemerintah kota dalam memastikan pemerataan hasil pembangunan.
Melalui kritik ini, Anhar mendorong agar pemerintah kota mengevaluasi ulang prioritas pembangunan dan mulai menyesuaikan alokasi anggaran dengan kebutuhan paling mendesak masyarakat.(ADV/DPRD SAMARINDA)
