SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan sistem transportasi publik berbasis teknologi untuk menekan kemacetan sekaligus mengurangi ketergantungan warga pada kendaraan pribadi. Program ini sudah rampung di sisi konsep dan desain, tetapi realisasinya menunggu alokasi anggaran 2026.
Kepala Dinas Perhubungan Samarinda, Hotmarulitua Manalu, memastikan kesiapan teknis proyek tersebut.
“Secara konsep dan teknis kami sudah siap. Tapi karena belum ada anggaran tahun ini, pelaksanaannya dialihkan ke 2026,” ungkapnya, Rabu (2/7/2025).
Ia menilai pelebaran jalan bukan lagi solusi efektif, sehingga pemerintah fokus membangun layanan transportasi terintegrasi.
“Solusi jangka panjang adalah membangun layanan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terintegrasi. Kita perlu dorong masyarakat untuk membiasakan diri menggunakan transportasi umum,” jelasnya.
Dishub menerapkan strategi push and pull pembatasan kendaraan melalui sistem satu arah, ganjil‑genap, dan larangan parkir di tepi jalan, bersamaan dengan penyediaan angkutan umum berbasis aplikasi yang memungkinkan warga memantau jadwal, nomor armada, kapasitas, dan tarif secara real‑time.
“Konsep itu kurang lebih mirip dengan di Balikpapan. Kami juga telah ajukan permohonan dukungan ke Kementerian Perhubungan,” ujarnya.
Manalu menambahkan bahwa transportasi publik berkontribusi besar pada pengurangan emisi dan penghematan belanja rumah tangga.
“Transportasi menyedot 25–30 persen pengeluaran keluarga setiap bulan. Kalau itu bisa dikurangi dengan angkutan umum, berarti ada alokasi lebih untuk kebutuhan lain. Itu berkaitan dengan kesejahteraan keluarga,” bebernya.
Ia menegaskan, pembangunan transportasi publik bukan sekadar menyediakan armada, melainkan memastikan konektivitas bagi seluruh warga.
“Kalau sekarang konektivitas hanya untuk pemilik kendaraan pribadi, pemerintah belum benar-benar hadir. Maka melalui layanan tersebut negara hadir,” pungkasnya.(MYG)
