SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com — Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar meminta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera mempercepat realisasi APBD Tahun Anggaran 2025 guna menjamin kualitas pelaksanaan berbagai proyek infrastruktur yang telah direncanakan.
Deni mengungkapkan, hingga pertengahan tahun ini, realisasi fisik dari kegiatan yang dianggarkan masih tergolong rendah, meskipun perencanaan teknisnya telah hampir selesai.
“Untuk saat ini, yang 2025 itu 20 persen, boleh ya, capaian realisasinya. Tapi secara perencanaan sebetulnya untuk tayangnya sudah 90 persen,” ujarnya.
Ia memberi catatan khusus kepada Dinas PUPR agar tidak terus-menerus mengalami keterlambatan pelaksanaan kegiatan setiap tahunnya. Menurutnya, program kerja seharusnya bisa langsung dijalankan setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
“Saya berikan catatan juga kepada PUPR bahwa kita ingin setiap tahun itu jangan terlambat terus. Kita ingin bahwa ketika kita sudah sahkan APBD-nya dan menjadi perda, itu sudah bisa jalan sebetulnya.”
“Jadi di bulan 2, bulan 3 sebetulnya sudah bisa go ahead, artinya bisa cepat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan,” jelasnya.
Lebih jauh, Deni menekankan bahwa percepatan pelaksanaan bukan semata demi serapan anggaran, tetapi lebih pada menjaga mutu dan kualitas hasil pembangunan. Ia khawatir apabila waktu pelaksanaan terlalu sempit, hasil pekerjaan bisa tidak maksimal.
“Karena bagaimanapun kita ingin kualitas, jangan sampai dengan waktu yang sempit, kualitas yang maksimal tidak didapat. Kita ingin bahwa dengan jangka waktu yang lumayan lama, sehingga hasil pekerjaan itu betul-betul bisa maksimal,” tandasnya.
Komisi III DPRD Samarinda akan terus melakukan pengawasan terhadap progres realisasi fisik dan keuangan, agar pembangunan infrastruktur di kota ini berjalan sesuai dengan rencana dan harapan masyarakat.(ADV/DPRD SAMARINDA)
