SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Kesejahteraan tenaga medis dan keterbatasan pendanaan kembali menjadi sorotan DPRD Samarinda terhadap RSUD IA Moeis. Di tengah meningkatnya beban pelayanan, Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Novan Syahronny Pasie, meminta pemerintah kota untuk tidak lepas tangan dan mulai memberikan dukungan lebih serius terhadap rumah sakit milik daerah tersebut.
Menurut Novan, manajemen RSUD IA Moeis saat ini menghadapi tantangan besar, terutama dalam hal pembiayaan operasional. Mayoritas anggaran pembangunan dan pengembangan rumah sakit diketahui bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Kementerian Kesehatan. Sementara kontribusi dari APBD kota masih sangat minim.
“Dukungan APBD sangat minim, hanya mencakup gaji, listrik, dan air. Selebihnya rumah sakit mengelola sendiri. Pembangunan yang sekarang berjalan di depan itu pun bersumber dari DAK pusat,” ungkap Novan.
Ia menekankan bahwa peran strategis RSUD IA Moeis sebagai rumah sakit rujukan utama di Samarinda menuntut sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kota dan manajemen rumah sakit. DPRD pun mendorong agar segera dirumuskan langkah strategis untuk memperkuat layanan kesehatan, termasuk memperbaiki sistem pembiayaan internal rumah sakit.
Di sisi lain, Novan juga menyoroti pentingnya menjamin hak-hak tenaga medis, khususnya non-ASN yang bergantung pada sistem keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Ia mengingatkan agar pembayaran gaji dan jasa layanan tidak mengalami keterlambatan, karena dapat mempengaruhi kualitas layanan kepada pasien.
“Kami hanya mengingatkan, jangan sampai ada keterlambatan gaji atau jasa layanan bagi tenaga medis, terutama yang non-ASN.”
“Dari sekitar 300-an tenaga rawat yang ada, sekitar 125 orang adalah ASN, sisanya adalah PPPK dan non-ASN yang digaji langsung melalui dana BLUD,” kata Novan.
Menurutnya, beban kerja tenaga medis, terutama yang berada di garis depan, tidak sebanding jika hak-haknya justru diabaikan.
“Keterlambatan pembayaran, apalagi bagi mereka yang bertugas di layanan medis langsung. Sebab, ini dapat berdampak pada kualitas pelayanan yang diterima masyarakat,” tegasnya.
Novan pun menegaskan, dukungan terhadap pengembangan fasilitas harus berjalan beriringan dengan perhatian terhadap sumber daya manusia. “Kami mendukung penuh rencana pengembangan yang dilakukan rumah sakit, tapi tentu harus dibarengi dengan perhatian terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan. Pelayanan yang berkualitas hanya bisa lahir dari SDM yang dihargai dan didukung fasilitas yang layak,” pungkasnya.(ADV/DPRD SAMARINDA)
