SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Komisi IV DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mendorong perbaikan sistem pelayanan dan peningkatan standar keamanan fasilitas di RSUD A Wahab Syahranie. Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra, saat melakukan kunjungan kerja ke rumah sakit tersebut.
Menurut Andi Satya, berdasarkan hasil reses yang dilakukan beberapa kali oleh Komisi IV, salah satu keluhan utama masyarakat terhadap rumah sakit adalah lamanya masa tunggu layanan, terutama saat proses pendaftaran dan antrean di poliklinik.
“Berdasarkan reses yang kami lakukan beberapa kali di Komisi IV, salah satu keluhan di rumah sakit ini adalah lamanya masa tunggu pada saat pendaftaran, kemudian menunggu pasien di poliklinik, dan setelah dilayani oleh dokter masih harus menunggu lagi di formasi yang lumayan lama,” ujarnya beberapa waktu lalu.
Dalam kunjungan itu, pihak RSUD AWS memperkenalkan inovasi terbaru berupa kerja sama dengan jasa kurir JNT untuk mengantar obat langsung kepada pasien. Terobosan ini dinilai positif oleh Komisi IV.
“Tadi juga ada terobosan dari Ibu Direktur bahwa akan digunakan kurir bekerja sama dengan kurir JMT untuk mengantar obat, dan saya rasa itu sebuah terobosan yang luar biasa baiknya. Mudah-mudahan bisa mempersingkat masa tunggu pelayanan pasien. Itu harus diapresiasi,” tambahnya.
Selain persoalan pelayanan, Andi Satya juga menyoroti pentingnya aspek kehati-hatian dalam pengelolaan gedung fasilitas umum, terutama rumah sakit yang memiliki bangunan bertingkat.
“Pertama kehati-hatian, karena kalau di fasilitas umum, kita himbau gedung itu harus proper. Apabila gedungnya bertingkat lebih dari dua, maka harus ada sprinkle dan sebagainya. APAR juga harus ada, semuanya harus bisa mengoperasikan seperti apa, dan semuanya harus ada pelatihannya,” tegasnya.
Ia menekankan pentingnya pelatihan keselamatan bagi seluruh staf, khususnya di bagian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mengingat rumah sakit merupakan salah satu titik rawan kebakaran karena padatnya aktivitas.
“Terutama daerah yang berkontak langsung dengan masyarakat, terutama juga kalau misalkan yang padat, itu juga harus hati-hati karena memang rawan kebakaran,” katanya.
Andi juga menilai bahwa akses terhadap sistem pemadam seperti hydrant harus menjadi perhatian serius, tidak hanya oleh rumah sakit, tetapi juga oleh pemerintah daerah.
“Menurut saya akses untuk hydrant harus dibuatkan oleh pemerintah,” ujarnya.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Komisi IV untuk memastikan kualitas pelayanan dan keselamatan publik di fasilitas kesehatan, khususnya rumah sakit milik pemerintah daerah, terus mengalami peningkatan.(MYG)