SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) membentuk Kelompok Kerja Mangrove Daerah (KKMD) melalui program Jospol Mangrove. Langkah ini dilakukan untuk mengembalikan kejayaan mangrove yang luasnya saat ini tercatat sebesar 176.784 hektare pada tahun 2024.
Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, dalam Talkshow Hari Mangrove Sedunia di Pendopo Odah Etam, Selasa (26/8/2025), menjelaskan bahwa kerusakan mangrove sebagian besar disebabkan oleh pembukaan tambak.
“Pemicu pembukaan lahan mangrove terbesar adalah untuk kegiatan pembukaan tambak. Di sisi lain, ditemukan tambak-tambak yang kemudian terabaikan dan telah berubah menjadi semak mangrove,” ujarnya.
Ia menambahkan, deforestasi mangrove juga berkaitan erat dengan pembangunan permukiman dan jaringan transportasi.
“Deforestasi mangrove memiliki relasi yang tinggi dengan keberadaan permukiman dan jaringan transportasi, baik jalur transportasi sungai dan darat, serta fasilitas pendukung lainnya seperti pelabuhan. Hilirisasi industri Kaltim sedikit mengurangi jumlah tanaman mangrove,” jelasnya.
KKMD dibentuk untuk memastikan adanya upaya perlindungan sekaligus pengelolaan ekosistem mangrove. Kelompok kerja ini melibatkan unsur pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) penggiat lingkungan, serta sektor swasta.
“Mangrove dikembalikan fungsinya. Pertama adalah bahwa mangrove ini punya potensi karbon yang sangat besar. Lebih dari tumbuhan yang ada di daratan karena mereka lahan basah. Kemudian yang kedua untuk potensi wisata, potensi wisata dan budaya kita di Kalimantan Timur,” tambah Seno Aji.
Program ini akan dipusatkan di Delta Mahakam, Kutai Kartanegara, yang dinilai sebagai kawasan dengan dampak deforestasi terparah. Berdasarkan data, kerusakan mangrove di Kukar tercatat mencapai 50.115 hektare pada periode 1994-2004, kemudian 9.974 hektare pada periode 2004-2014, dan 3.030 hektare pada periode 2014-2024.
“ Nah, kita ingin paling tidak Delta Mahakam menjadi salah satu tempat utama untuk potensi mangrove yang ke depan. Tapi tetap kita akan menyasar ke potensi mangrove di Berau, Kutai Timur, Penajam Paser Utara dan Paser,” tegasnya.
Menurut Seno, pembentukan KKMD tidak hanya berfokus pada aspek lingkungan, tetapi juga memperhatikan keberlangsungan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku tambak. Prinsip yang diusung adalah menjaga keseimbangan antara pemulihan ekosistem mangrove dan kebutuhan ekonomi masyarakat.
Dengan terbentuknya KKMD, Pemprov Kaltim berharap dapat menekan laju kerusakan mangrove sekaligus mengembangkan potensi ekonomi dan wisata yang berbasis pada keberlanjutan lingkungan.(MYG)
