SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Program Cek Kesehatan Gratis (CKG) Sekolah yang dilaksanakan di Samarinda menemukan sejumlah gangguan kesehatan pada pelajar. Namun, Dinas Kesehatan Kota (DKK) Samarinda mengakui ada hambatan dalam pelaksanaannya.
Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan DKK Samarinda, Budy Setyawan, menyampaikan bahwa program ini merupakan instruksi dari Kementerian Kesehatan RI yang mulai berjalan sejak Agustus 2025 untuk seluruh tingkatan sekolah, termasuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, SLB, pesantren, hingga sekolah rakyat.
“Dia (program CKG Sekolah) ini pada saat pembelajaran baru, tahun ajaran baru. Jadi biasanya yang baru-baru ini kan sudah dua bulan yang lalu berjalan. Artinya memang ada beberapa sekolah yang belum siap,” ujar Budy saat ditemui di ruang kerjanya, Selasa (2/9/2025).
Menurutnya, kesiapan sekolah masih menjadi kendala utama. Ada sekolah yang masih dalam tahap pembangunan maupun belum memiliki ruang khusus untuk pemeriksaan.
“Belum siap dalam artian mungkin lagi proses membangun. Sekolah yang belum dibangun, kemudian dari kesiapan dari tim sekolah juga yang belum siap. Karena kita kan perlu space (ruang) khusus untuk pemeriksaan,” jelasnya.
Jenis pemeriksaan kesehatan yang dilakukan berbeda di tiap jenjang. Untuk SD mencakup status gizi, tekanan darah, gula darah, kesehatan gigi, mata, telinga, kesehatan mental, hingga riwayat imunisasi. Sementara untuk SMP, terdapat tambahan pemeriksaan talasemia, anemia, Hepatitis B dan C, serta imunisasi HPV bagi siswi kelas 9.
“Dari hasil tersebut, banyak beberapa pelajar mengalami gangguan. Seperti gigi yang berlubang, kesehatan mental, pandangan yang kabur, gangguan pendengaran dan gangguan konsentrasi,” terang Budy.
Menindaklanjuti temuan tersebut, tim kesehatan DKK Samarinda melalui puskesmas melakukan intervensi. Jika gangguan tergolong ringan, penanganan langsung dilakukan di lokasi. Namun untuk kasus yang lebih serius, pelajar dirujuk ke puskesmas atau rumah sakit.
“Jika memang tidak bisa ditangani di skala puskesmas, maka kita langsung rujuk ke rumah sakit,” katanya.
Meski program berjalan, Budy menyebut puskesmas masih terkendala dalam menginput data ke Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK). Padahal penginputan wajib dilakukan segera setelah kegiatan.
“Memang yang kita hambatannya itu pada saat pengiputan, itu gangguan. Pihak puskesmas hingga saat ini belum bisa melakukan penginputan data,” ujarnya.
Akibat kendala tersebut, pihaknya belum bisa memastikan jumlah keseluruhan pelajar yang telah mengikuti program. Budy berharap Kemenkes RI segera mengatasi permasalahan aplikasi agar evaluasi dan strategi lanjutan dapat dilakukan dengan basis data yang valid.(MYG)
