SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, meminta Pertamina Patra Niaga untuk melakukan pembenahan serius dalam pendistribusian LPG dan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Permintaan itu disampaikan Rudy saat bertemu langsung dengan manajemen Pertamina di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (6/10/2025).
Dalam pertemuan tersebut, Rudy menyoroti maraknya penggunaan BBM subsidi oleh pihak yang tidak berhak. Menurutnya, banyak industri besar ikut memanfaatkan subsidi yang semestinya ditujukan untuk masyarakat kecil.
“Tadi kami diskusikan dan sama-sama mencari solusi agar BBM subsidi ini tidak banyak dipergunakan oleh kegiatan-kegiatan perindustrian. Misalkan pertambangan, perkebunan, termasuk kendaraan kontainer,” kata Rudy.
Ia menjelaskan, distribusi yang tidak tepat sasaran ini menjadi persoalan mendasar. Sebab, subsidi yang nilainya besar dari pemerintah seharusnya memberikan keringanan bagi rakyat, bukan malah dimanfaatkan oleh sektor usaha besar.
Tak hanya soal BBM, Rudy juga menyoroti persoalan LPG bersubsidi. Ia menyebut harga resmi dari Pertamina sebesar Rp15.000 sering kali tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Di beberapa daerah, harga bisa melambung hingga Rp30.000 bahkan Rp50.000 per tabung.
“Sebenarnya BBM itu yang keluar dari Pertamina itu karena subsidi sekitar Rp15 ribu-an tetapi yang terjadi di lapangan itu terutama di daerah-daerah remote area itu angkanya bisa mencapai Rp30.000 sampai Rp50.000,” ungkapnya.
Rudy menilai, kondisi ini sangat merugikan masyarakat terutama di kawasan pelosok yang aksesnya terbatas. Ia mendesak agar ada pengawasan ekstra di seluruh rantai distribusi, mulai dari agen hingga pengecer kecil.
Sebagai tindak lanjut, Pemprov Kaltim bersama Pertamina Patra Niaga berkomitmen memperketat pengawasan distribusi LPG dan BBM. Kerja sama ini diharapkan mampu mengurangi praktik penimbunan maupun permainan harga di lapangan.
Langkah ini, kata Rudy, penting untuk memastikan keadilan energi di seluruh wilayah Kaltim. Ia ingin masyarakat tidak lagi terbebani oleh harga yang tinggi, sekaligus menjamin subsidi benar-benar dirasakan oleh mereka yang berhak.
“Pemerintah dan Pertamina harus berjalan seiring untuk menghadirkan distribusi energi yang merata dan berkeadilan. Jangan sampai ada warga yang kesulitan mendapatkan haknya,” tegas Rudy.(MYG)
