SENDAWAR, Cakrawalakaltim.com – Dalam rangka memperkuat komitmen terhadap transparansi dan peningkatan mutu layanan kepada masyarakat, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Kutai Barat merampungkan Forum Konsultasi Publik (FKP). Pertemuan strategis ini difokuskan pada finalisasi perumusan Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP), yang dilaksanakan di ruang rapat kantor dinas setempat pada hari Rabu (15/10/2025).
Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Disnakertrans Kutai Barat, Welsi, membuka sesi diskusi tersebut, menekankan bahwa penyusunan dua dokumen standar ini merupakan pilar esensial dalam membangun tata kelola pemerintahan yang akuntabel, efisien, dan responsif. Ia menegaskan, keberadaan SP dan SOP mutlak diperlukan untuk memastikan proses kerja yang terstruktur dan berorientasi penuh pada kepuasan publik.
“Standar pelayanan dan SOP ini nantinya menjadi panduan bagi semua personel Disnakertrans dalam memberikan layanan yang presisi, cepat, dan selaras dengan kebutuhan warga. Melalui forum konsultasi ini, kami proaktif mencari masukan dari berbagai pemangku kepentingan agar hasilnya riil dan relevan dengan realitas di lapangan,” ujar Welsi.
Forum yang diinisiasi secara inklusif oleh Disnakertrans ini sukses menarik partisipasi spektrum luas dari mitra kerja dan elemen masyarakat. Peserta yang hadir meliputi perwakilan dari serikat pekerja, asosiasi pengusaha, perangkat daerah terkait, tokoh masyarakat terkemuka, hingga praktisi hukum. Sesi berlangsung sangat dinamis, di mana para peserta berkontribusi aktif dengan memberikan rekomendasi konstruktif terhadap draf SP dan SOP yang disiapkan.
Diskusi mendalam yang diselenggarakan mencakup berbagai topik krusial yang berada di bawah wewenang Disnakertrans. Aspek yang dibahas meliputi penyempurnaan mekanisme perizinan, kebijakan penempatan tenaga kerja daerah, serta strategi pembinaan untuk menjaga harmoni hubungan industrial di kawasan Kutai Barat.
Welsi menambahkan, kerangka kerja SP dan SOP yang dihasilkan ini diharapkan tidak hanya menjadi acuan resmi dalam pelaksanaan tugas harian di lingkup Disnakertrans, tetapi juga memicu lompatan profesionalisme dalam penyediaan layanan publik.
“Kami berharap hasil dari forum ini akan menjadi fondasi komitmen kolektif bagi kita semua untuk terus membenahi dan meningkatkan standar kualitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat,” pungkasnya, menandai tekad Disnakertrans Kutai Barat untuk mencapai standar layanan prima. (AD/ADV-DISKOMINFOKUBAR)
