SENDAWAR, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Kabupaten Kutai Barat (Kubar) menegaskan komitmennya untuk memasuki era tata kelola keuangan yang sepenuhnya digital, demi mewujudkan manajemen anggaran yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Langkah progresif ini diwujudkan melalui serangkaian pertemuan strategis, termasuk *High Level Meeting* Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Aplikasi Transaksi Keuangan Pemerintah (ATKP), yang diselenggarakan berkolaborasi dengan Bankaltimtara.
Forum penting ini dihelat pada Senin (27/10/2025) di Auditorium Aji Tulur Jejangkat (ATJ) Sendawar. Pertemuan tersebut mempertemukan eksekutif daerah dengan perwakilan kunci dari Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bankaltimtara, serta seluruh pejabat pengelola keuangan dan bendahara dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kubar. Acara ini berfungsi sebagai platform untuk mempercepat adopsi sistem keuangan berbasis elektronik guna mengoptimalkan pelayanan publik dan efektivitas pengelolaan fiskal daerah.
Bupati Kutai Barat, Frederick Edwin, menyatakan bahwa transformasi digital telah bergeser dari sekadar opsi menjadi sebuah keniscayaan. Menurutnya, digitalisasi merupakan kebutuhan fundamental dalam memperkuat akuntabilitas dan efektivitas seluruh proses tata kelola pemerintahan.
“Forum ini menjadi momentum krusial untuk membangun sinergi kuat antara pemerintah daerah, lembaga perbankan, dan regulator dalam memperluas jangkauan transaksi digital di wilayah Kutai Barat,” tegas Edwin.
Edwin juga menyampaikan apresiasi khusus terhadap program Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) yang selama ini didukung oleh Bank Indonesia dan Bankaltimtara. Inisiatif ETPD ini telah berhasil mendorong optimalisasi berbagai kanal pembayaran digital, termasuk penggunaan QRIS Bankaltimtara untuk penerimaan pajak, retribusi, hingga transaksi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selain itu, penerapan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) disorot sebagai langkah konkret untuk mewujudkan sistem pembayaran yang modern, aman, dan berkecepatan tinggi.
“Kemajuan teknologi menuntut kita beradaptasi. Dengan sistem pembayaran digital, masyarakat akan merasakan kemudahan bertransaksi, sementara pemerintah dapat menggenjot pendapatan daerah melalui sistem yang transparan dan efisien,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kubar, Petrus, merincikan bahwa kegiatan tersebut mengusung dua agenda sentral: perumusan peta jalan strategis untuk akselerasi digitalisasi fiskal daerah, serta pemberian bimbingan teknis (Bimtek) mendalam mengenai operasional aplikasi keuangan digital kepada para aparatur.
“Langkah ini sejalan dengan komitmen Pemda untuk menghadirkan tata kelola keuangan yang efisien dan transparan, sekaligus berfungsi sebagai pendorong ekonomi lokal yang inklusif dan berkelanjutan melalui sistem digital,” tutur Petrus.
Melalui Bimtek ATKP yang difasilitasi oleh Bankaltimtara, para peserta dibekali pemahaman praktis mengenai cara kerja aplikasi transaksi keuangan nontunai. Aplikasi ini dirancang untuk beroperasi secara *real-time* dan terintegrasi penuh dengan sistem perbankan, yang memungkinkan pemerintah daerah memonitor dan memverifikasi posisi keuangan secara cepat, akurat, dan terbuka.
Menutup rangkaian acara, Bupati Frederick Edwin menyerukan kepada seluruh perangkat daerah untuk memperkuat komitmen transaksional non-tunai, menjaga transparansi di setiap proses keuangan, serta aktif berinovasi. “Digitalisasi bukan semata-mata implementasi teknologi, melainkan transformasi pola pikir dan budaya kerja. Mari jadikan momentum ini sebagai langkah nyata membangun Kutai Barat yang semakin sejahtera, aman, adil, merata, dan beradat,” pungkasnya.(AD/ADV-DISKOMINFOKUBAR)
