SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) menegaskan komitmennya menuju energi bersih dengan membangun pembangkit berbasis energi terbarukan sebesar 1,81 gigawatt (GW) yang akan dilaksanakan di wilayah Kaltim dan Kalimantan Utara (Kaltara).
Rencana tersebut mencakup pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Battery Energy Storage System (BESS) berkapasitas 628 megawatt (MW), Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 1.251 MW, serta Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa 10 MW yang direalisasikan secara bertahap.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltim, Bambang Arwanto, mengatakan langkah ini merupakan bagian dari target nasional menuju 79 persen bauran energi hijau.
“Jadi target kita ini lebih optimis, rata-rata di atas capaian nasional 79 persen. Sekarang memang kita usahakan bagaimana sinergi itu bisa terwujud,” ujarnya usai menghadiri Forum Energy Kaltim di Hotel Mercure Samarinda, Kamis (16/10/2025).
Bambang menjelaskan bahwa dalam 50 tahun terakhir, perekonomian Kaltim sangat bergantung pada sektor energi fosil. Kini, kata dia, daerah harus bertransformasi menuju sumber energi nonfosil meski transisi ini memiliki tantangan tersendiri.
“Kita tahu 50 tahun terakhir memang Kaltim semua aktivitasnya untuk pendapatan daerah berada di sektor sumber daya alam. Sekarang saatnya kita transisi dari energi fosil ke non fosil, yang tentu ada plus dan minusnya,” jelasnya.
Ia menambahkan, arah baru ini akan membawa dampak jangka panjang, baik terhadap lingkungan maupun terhadap pendapatan daerah.
“Plusnya pasti karena sumber daya lingkungan akan mendukung ini menjadi lebih baik ke depan. Tapi karena sektor pendapatan kita semuanya dari fosil, bahkan kontribusi pertambangan mencapai 38 persen dan pendapatannya 68 persen,” terangnya.
Bambang juga menyoroti peningkatan kapasitas produksi energi di Kaltim yang kini didukung oleh fasilitas pengolahan energi modern.
“Kita terbantu dengan adanya banyak refinery yang memproduksi B40 dan sebagainya, sehingga angka itu meningkat,” katanya.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa transisi ini tidak boleh mengabaikan para pekerja di sektor tambang. Pemerintah pun menyiapkan langkah mitigasi ekonomi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Kaltim punya 15 sektor yang dikembangkan dalam RPJMD agar transformasi ini tidak menimbulkan pengangguran di kalangan pekerja pertambangan dan energi. Terutama yang kita kejar itu sektor perkebunan kelapa sawit dan turunannya,” ungkap Bambang.
Menurutnya, transformasi energi di Kaltim tidak hanya tentang infrastruktur, tetapi juga memastikan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga di tengah perubahan besar tersebut.(MYG)
