SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Persoalan keamanan jajanan anak di sekolah menjadi perhatian serius Komisi IV DPRD Samarinda. Dalam hearing bersama Dinas Kesehatan (Dinkes), Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), serta Majelis Ulama Indonesia (MUI) Samarinda, anggota dewan Anhar menegaskan pentingnya koordinasi lintas lembaga untuk melindungi kesehatan dan keamanan pangan bagi anak-anak.
Menurut Anhar, jajanan yang beredar di sekolah-sekolah bukan hanya perlu dipastikan kehalalannya, tetapi juga harus memenuhi standar kesehatan. Ia menyebut fenomena makanan instan dan jajanan tidak sehat yang marak dijual di sekitar sekolah kini menjadi persoalan yang perlu disikapi serius.
“Ini bukan cuma soal halal, tapi soal kesehatan anak-anak kita. Di lapangan, banyak jajanan seperti cilok atau makanan berpengawet yang dijual bebas tanpa pengawasan,” ujar Anhar dalam rapat yang digelar di Gedung DPRD Samarinda, Selasa (7/10/2025).
Ia mempertanyakan sejauh mana koordinasi antara Dinkes, MUI, dan BPOM dalam mengawasi makanan anak sekolah. Menurutnya, tanpa kerja sama yang jelas dan basis data yang kuat, pengawasan tidak akan berjalan efektif.
“Apakah koordinasinya sudah berjalan baik? Karena sampai sekarang kita tidak punya data tentang penjual jajanan yang tidak sehat. Kalau sudah jadi fenomena dan menjamur seperti ini, tentu berbahaya,” katanya.
Anhar menilai masih lemahnya pengawasan di lapangan membuat banyak produk tidak layak edar tetap beredar. Ia juga menyoroti temuan produk kadaluarsa yang masih dijual bebas karena minim kontrol dari pihak berwenang.
“Wajar kalau masih banyak produk kadaluarsa ditemukan, karena pengawasannya belum konsisten. Harusnya dilakukan sepanjang tahun, bukan hanya pada momen tertentu,” tegasnya.
Ia meminta agar Dinkes dan BPOM memperkuat upaya sosialisasi serta kampanye publik untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Menurutnya, edukasi tentang makanan sehat dan halal harus dimulai dari sekolah agar anak-anak terbiasa memilih jajanan yang aman.
“Saya harap ada kampanye ke sekolah-sekolah, bahkan melalui media, supaya anak-anak dan orang tua tahu bahaya jajanan yang tidak sehat,” tambahnya.
Di akhir hearing, Anhar menegaskan bahwa DPRD Samarinda akan terus mengawal isu ini agar pengawasan pangan di sekolah lebih ketat dan terintegrasi.
“Masalah ini menyangkut masa depan anak-anak kita. Jadi harus ada tindakan nyata, bukan hanya pembahasan,” tutupnya.(MYG)
