Oleh: Muliana
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman
“Apakah perpustakaan masih relevan di era digital?”
Pertanyaan ini kerap muncul setiap kali kita berbicara tentangmasa depan literasi. Di tengah derasnya arus informasi, ketikapengetahuan bisa diakses dalam hitungan detik melalui gawai, banyak yang beranggapan bahwa perpustakaan mulai kehilanganpesonanya. Namun, benarkah demikian?
Sesungguhnya, perpustakaan tidak sedang kehilangan peran, melainkan sedang mencari bentuk baru. Ia tidak lagi sekadarmenjadi tempat menyimpan buku, tetapi bertransformasi menjadipusat pembelajaran, ruang kolaborasi, dan wadah pemberdayaanmasyarakat. Di sinilah letak tantangan dan sekaligus masa depanperpustakaan daerah di Indonesia — termasuk Dinas Pepustkaandan Kearipan Provinsi Kalimantan Timur.
Tantangan yang Masih Mengemuka, Pertama, tantangan sumberdaya manusia pustakawan, Banyak pustakawan daerah masihterjebak dalam paradigma lama: mengelola koleksi, bukanmengelola pengetahuan. Padahal, di era digital, pustakawan perlumenjadi knowledge worker — seseorang yang mampumemfasilitasi pembelajaran, mengelola informasi digital, sertamemahami kebutuhan pengguna yang semakin beragam.
Kedua, tantangan infrastruktur dan pendanaan, Tidak semuaperpustakaan daerah memiliki fasilitas yang layak. Keterbatasananggaran membuat layanan digital sulit dikembangkan, koleksisulit diperbarui, dan kegiatan literasi sering bergantung pada kreativitas individu, bukan sistem yang berkelanjutan. Padahal, membangun perpustakaan berarti membangun sumber dayamanusia — investasi yang seharusnya sejajar denganpembangunan infrastruktur fisik.
Ketiga, tantangan budaya literasi, Minat baca masyarakatIndonesia masih rendah. Membaca belum menjadi gaya hidup, melainkan aktivitas insidental. Tantangan ini bersifat kultural, dan perpustakaan harus hadir dengan cara baru: tidak menunggupengunjung datang, tetapi menjemput masyarakat melalui inovasilayanan, pojok baca di ruang publik, serta kolaborasi dengankomunitas literasi lokal.
Keempat, tantangan kebijakan public, Perpustakaan sering kali belum dipandang sebagai bagian integral dari strategi pembangunan daerah. Padahal, keberhasilan pembangunanmanusia sejatinya bergantung pada literasi warganya. Tanpamasyarakat yang gemar membaca dan kritis berpikir, pembangunan fisik akan kehilangan makna.
Perpustakan harus bertransformasi dari lembaga administratifmenjadi aktor pembangunan sosial. Transformasi ini sejalandengan arah Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial (TPBIS) yang digagas Perpustakaan Nasional RI. Melaluipendekatan ini, perpustakaan menjadi ruang inklusif — tempatmasyarakat belajar keterampilan, berbagi pengalaman, dan memperkuat jejaring ekonomi kreatif. Di beberapa daerah, perpustakaan telah menjadi tempat pelatihan digital marketing, kursus menjahit, pelatihan UMKM, hingga ruang bagi pelaku senilokal. Perubahan ini menunjukkan bahwa perpustakaan mampumenjadi katalis pemberdayaan masyarakat jika diberi ruangberinovasi.
Namun, untuk mewujudkannya, diperlukan komitmen kebijakanyang kuat. Pemerintah pusat maupun daerah perlu melihatperpustakaan bukan hanya sebagai “pelengkap program”, tetapisebagai bagian dari ekosistem pembangunan manusia. Kebijakanyang mendukung peningkatan kapasitas pustakawan, digitalisasilayanan, dan partisipasi masyarakat menjadi sangat penting
Perpustakaan masa depan adalah perpustakaan digital yang kolaboratif dan partisipatif, Perpustakaan perlu beradaptasidengan teknologi agar tetap relevan. Koleksi digital, katalogdaring, dan layanan berbasis aplikasi memungkinkan akses tanpabatas. Namun, digitalisasi bukan hanya soal perangkat, tetapi juga soal perubahan pola pikir: bagaimana menjadikan teknologisebagai sarana memperluas jangkauan literasi, bukan penggantiinteraksi sosial.
Selanjutnya Perpustakaan harus menjadi jembatan antarapemerintah, akademisi, komunitas, dan pelaku usaha atau swasta. Kolaborasi ini dapat melahirkan berbagai program kreatif — darifestival literasi hingga pelatihan keterampilan berbasis informasi. Kolaborasi akan memperkuat relevansi perpustakaan di tengahmasyarakat yang terus berubah.
Dan Masyarakat bukan hanya pengguna, tetapi juga mitra. Perpustakaan yang hidup adalah perpustakaan yang dikeloladengan semangat gotong royong. Model perpustakaan komunitasdan program literasi desa bisa menjadi contoh bagaimanamasyarakat turut memiliki dan menjaga ruang pengetahuanmereka sendiri.
Dukungan dunia usaha atau swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) juga berpotensi besar memperkuatperan perpustakaan. CSR di bidang literasi menjadi bentukkolaborasi nyata antara sektor publik dan swasta
Jika ingin melihat kualitas pembangunan daerah, lihatlahperpustakaannya. Perpustakaan yang ramai, aktif, dan kreatifadalah cermin masyarakat yang literat dan berpikir kritis. Sebaliknya, perpustakaan yang sepi menunjukkan bahwa literasibelum menjadi prioritas bersama. Karena itu, menghidupkanperpustakaan bukan hanya tugas pustakawan, tetapi tanggungjawab kolektif seluruh elemen masyarakat.
Bagi kalangan akademisi dan mahasiswa, perpustakaan adalahlaboratorium sosial yang menarik. Di sanalah kebijakan, pelayanan publik, partisipasi masyarakat, dan pemberdayaansosial bertemu dalam satu ruang. Kajian akademik yang mendalam akan membantu merumuskan model pengelolaanperpustakaan yang adaptif terhadap perubahan zaman.
Perpustakaan bukan sekadar ruang sunyi penuh rak buku. Iaadalah simbol dari tekad suatu bangsa untuk terus belajar, berpikir, dan berinovasi. Di tengah derasnya gelombangdigitalisasi, perpustakaan justru memiliki peluang emas untukbertransformasi menjadi pusat pengetahuan yang terbuka, dinamis, dan membumi, Di masa depan, perpustakaan bukanhanya simbol pengetahuan, tetapi juga simbol harapan — tempatmasyarakat menata masa depan dengan membaca, belajar, dan berkolaborasi. Maka, menjaga perpustakaan berarti menjaga nyala intelektual bangsa.
