SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Timur pada tahun 2026 dipastikan turun drastis. Dari sebelumnya Rp21,74 triliun, nilai APBD tahun depan diproyeksikan hanya mencapai Rp15,15 triliun. Penurunan ini membuat Pemprov Kaltim harus melakukan efisiensi besar-besaran di hampir seluruh sektor pemerintahan.
Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, menjelaskan bahwa pengurangan anggaran tersebut menuntut perubahan pola belanja, terutama pada pos-pos yang dinilai tidak mendesak. Ia mengungkapkan bahwa penyesuaian belanja harus dilakukan agar keuangan daerah tetap stabil.
“Kekurangannya banyak sekali ya. Pertama yang kita lakukan mengefisienkan belanja-belanja yang tidak terlalu penting, seperti perjalanan dinas,” jelas Rudy, Senin (1/12/2025).
Sebagai tindak lanjut, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diwajibkan merampingkan alokasi anggarannya. Pemangkasan yang diberlakukan tidak tanggung-tanggung, yakni mencapai 66 persen. Rudy menegaskan bahwa keputusan tersebut tidak dapat dihindari karena kondisi keuangan daerah membutuhkan pengetatan.
“OPD-OPD semuanya dirampingkan sampai dengan 66 persennya. Jadi kalau ada hal-hal yang belum terakomodir, mohon dimaafkan,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah tetap berupaya menjaga prioritas utama agar pelayanan masyarakat tidak terganggu.
Meski anggaran ditekan, Rudy memastikan standar pelayanan minimum (SPM) tetap berjalan normal. Bahkan, sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan dasar masyarakat akan diperkuat.
“Terutama untuk di bidang pendidikan dan kesehatan,” kata Rudy.
Program layanan gratis seperti Gratispol dan Jospol juga dipastikan tetap beroperasi.
Menjawab pertanyaan mengenai alokasi untuk Gratispol, Rudy memastikan anggaran khusus telah disiapkan dalam rancangan APBD 2026. Ia menyebut jumlahnya mencapai sekitar Rp2 triliun yang difokuskan untuk pendidikan dan kesehatan sebagai program prioritas pemerintah provinsi.
“Untuk Gratispol pendidikan dan kesehatan kurang lebih 2 triliun,” ungkapnya.
Rudy menegaskan bahwa pemerintah tidak akan mengurangi komitmen terhadap dua sektor tersebut, sekalipun APBD mengalami penurunan signifikan.
Selain itu, Pemprov Kaltim tetap berupaya mengoptimalkan pembangunan infrastruktur pelayanan dasar. Namun, berbagai program lain yang bukan prioritas utama akan mengalami pemangkasan agar anggaran daerah tetap terkendali.
“Selebihnya yang lain-lainnya, semuanya kita pangkas,” tegas Rudy.(MYG)
