SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dari total 1.037 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang tercatat di Kalimantan Timur (Kaltim), baru 151 desa yang dinyatakan siap memasuki tahap pembangunan fisik. Sementara itu, ratusan desa lainnya masih menunggu proses verifikasi lahan sesuai ketentuan pemerintah pusat.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, mengatakan saat ini pemerintah daerah tengah melakukan identifikasi calon lahan yang benar-benar siap atau berstatus *clear and clean* untuk pembangunan gerai koperasi.
“Dari 1.037 koperasi yang terdata di SIMKOPDES, sekitar 58 persen sudah memiliki rencana titik lokasi. Namun seluruhnya tetap harus melalui tahapan verifikasi lahan,” ujar Heni usai Rapat Konsolidasi Teknis dan Akselerasi Pendataan Lahan Pembangunan Fisik Gerai, Pergudangan, dan Kelengkapan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kantor Gubernur Kaltim, Senin (15/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa sesuai instruksi Presiden, proses verifikasi lahan menjadi kewenangan Tentara Nasional Indonesia (TNI). Lahan yang telah dinyatakan memenuhi syarat selanjutnya akan diinput ke dalam aplikasi Agro Industri Nasional (AGRINASA) sebagai dasar penentuan alokasi anggaran pembangunan.
“Nanti AGRINAS yang akan menurunkan alokasi anggaran pembangunan setelah TNI menyatakan lahan tersebut memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Heni menyebut, berdasarkan hasil verifikasi sementara, sebanyak 151 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di 10 kabupaten/kota telah dinyatakan layak untuk memasuki tahap pembangunan. Syarat utama yang dipenuhi adalah ketersediaan lahan yang bebas sengketa dan siap digunakan.
Selain itu, terdapat sejumlah persyaratan teknis lain, seperti tersedianya listrik dan jaringan internet, serta jumlah penduduk minimal 400 hingga 500 jiwa. Untuk lahan dengan tingkat kemiringan tertentu, diperlukan dukungan anggaran daerah guna pematangan lahan.
“Jadi meskipun 58 persen sudah mengusulkan titik lokasi, semuanya tetap bergantung pada hasil verifikasi TNI. Dari proses yang berjalan saat ini, baru sekitar 151 desa yang dinyatakan lolos,” pungkas Heni.(MYG)
