SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TKD) pada tahun anggaran 2026 memberikan dampak signifikan terhadap kinerja serta aktivitas operasional Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas PUPR Kaltim, Aji Muhammad Fitra Firnanda, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengambil berbagai langkah penghematan untuk menyesuaikan diri dengan penurunan anggaran yang dinilai cukup tajam.
“Walaupun nanti pasti ditanyakan bagaimana pemotongan TKD, tetap kita optimalkan pelayanan kita semaksimal mungkin dengan dana yang ada,” kata Aji Fitra.
Menurutnya, pengurangan TKD tidak hanya berdampak pada pegawai, tetapi turut mempersempit ruang fiskal yang tersedia untuk melaksanakan program pembangunan. Ia menjelaskan bahwa efisiensi dilakukan mulai dari kebutuhan operasional kantor, seperti penggunaan listrik, air, hingga pengurangan kebutuhan rutin lainnya.
“Kami sudah banyak melakukan pemotongan dan penghematan di dalam operasional kantor agar pembangunan fisiknya tidak terlalu banyak terpotong,” ujarnya.
Aji menyebutkan bahwa anggaran PUPR tahun ini hanya berkisar di angka 900 miliar, jauh menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai sekitar 3 triliun rupiah.
Di tengah keterbatasan anggaran tersebut, PUPR tetap berupaya menjaga pelayanan publik. Fokus diarahkan pada pemeliharaan aset dan infrastruktur yang sudah ada, sementara pembangunan baru harus dipilih secara selektif agar tidak membebani anggaran.
“Setidak-tidaknya dalam hal pelayanan dan pemeliharaan aset-aset yang sudah ada, kita harus tetap berjalan,” tegasnya.(MYG)
