SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Insiden kapal batu bara yang menabrak pilar jembatan di Kota Samarinda terus terjadi sepanjang 2025 dan masih berlanjut hingga awal 2026. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran serius terhadap keselamatan masyarakat serta keberlangsungan aset vital milik negara dan daerah di Kalimantan Timur.
Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan bahwa kecelakaan yang melibatkan jembatan dan fasilitas publik bukan lagi kejadian insidental, melainkan persoalan serius yang harus segera ditangani secara menyeluruh.
“Berkaitan dengan seringnya terjadi insiden jembatan-jembatan ataupun aset-aset negara, aset daerah Provinsi Kalimantan Timur yang dipergunakan untuk kebutuhan seluruh masyarakat Kalimantan Timur ini sering sekali terjadi kecelakaan,” kata Rudy ditemui usai rapat pengelolaan alur Sungai Mahakam di Kantor Gubernur Kaltim, Senin sore (5/1/2026).
Menurutnya, pemerintah provinsi saat ini tengah merumuskan langkah-langkah strategis guna memitigasi dan meminimalkan risiko kecelakaan serupa di masa mendatang.
“Dan kita sedang mengatur bagaimana agar ini pertama memitigasi, menghindari, meminimalisirkan terjadinya insiden-insiden yang serupa yang terjadi,” jelasnya.
Rudy menegaskan, pembenahan tata kelola alur pelayaran di bawah jembatan Sungai Mahakam menjadi fokus utama. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan terhadap sejumlah jembatan penting di wilayah tersebut.
“Kita harus segera mitigasi semuanya. Kami bersama-sama merembukan untuk memperbaiki tata kelola alur pengolongan jembatan Mahakam, baik itu jembatan Mahulu, jembatan Mahkota, jembatan Kutai Kartanegara, maupun juga jembatan Kembar,” ujarnya.
Selain aspek tata kelola, peningkatan sarana dan prasarana keselamatan pelayaran juga dinilai mendesak, khususnya di area bawah jembatan yang kerap dilalui kapal besar.
“Yang kedua, kita perbaikin saprasnya, supaya ini semuanya sesuai dengan standar internasional berkaitan dengan keselamatan dan keamanan pelayaran,” ucap Rudy.
Ia menambahkan, keselamatan pengguna jembatan menjadi prioritas utama, mengingat tingginya aktivitas masyarakat di atas jembatan-jembatan Sungai Mahakam. Karena itu, penataan kapal tambat di sepanjang sungai juga akan diperketat.
“Yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana juga agar sekali lagi kita mengatur kapal-kapal tambat yang memenuhi sungai Mahakam. Mulai dari hulu sampai dengan kehilir,” katanya.
Menjawab pertanyaan wartawan terkait peran KSOP dalam pengawasan pelayaran, Rudy menilai pemantauan tidak bisa hanya mengandalkan sumber daya manusia.
“Pertama, manusia saja tidak cukup ya. Karena kita berhadapan dengan alam, maka kita harus bersahabat dengan alam,” ujarnya.
Sebagai solusi, ia mendorong pemanfaatan teknologi dengan pemasangan CCTV dan penerangan yang memadai di seluruh jembatan guna mencegah terjadinya insiden yang membahayakan keselamatan masyarakat.
“Yang kedua, kita harus menggunakan teknologi. Jadi seluruh jembatan-jembatan wajib untuk kita pasangkan CCTV,” tutup Rudy.(MYG)
