SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Dinas Komunikasi dan Informatika Kalimantan Timur mengambil langkah penyesuaian layanan internet gratis di desa dengan menurunkan kapasitas bandwidth. Kebijakan ini dilakukan menyusul keterbatasan anggaran daerah yang berpengaruh pada pembiayaan program digitalisasi desa.
Kepala Diskominfo Kaltim Muhammad Faisal menjelaskan, kebutuhan anggaran ideal untuk menjaga kualitas layanan internet desa mencapai Rp16 miliar. Namun, kemampuan keuangan daerah saat ini belum mampu menutup kebutuhan tersebut meski ada tambahan anggaran pada APBD Perubahan.
“Meskipun nanti di APBD perubahan ada tambahan sekitar Rp 5 miliar, hal itu masih tidak cukup. Karena berdasarkan hitungan kami itu mencapai 16 miliar, makanya kecepatannya akan menurun,” ujarnya, Kamis (12/2/2026).
Menurut Faisal, penyesuaian dilakukan agar program tetap berjalan tanpa menghentikan layanan. Ia menegaskan, kebijakan ini tidak berarti internet dicabut atau dialihkan menjadi beban pembiayaan desa.
“Meski begitu internet tidak kita cabut apalagi desanya disuruh bayar. Program ini tetap gratispol, hanya saja bandwidth kita turunkan sedikit. Mohon pengertiannya, apabila nanti 2027 keuangan kita membaik, maka kecepatan akan kita kembalikan seperti semula,” tutupnya.
Saat ini, capaian pemasangan internet gratis telah mencapai sekitar 95 persen desa di Kaltim. Angka tersebut disebut telah melampaui target RPJM yang awalnya hanya menargetkan 716 desa.
“Target tersebut sebenarnya melebihi RPJM, yang menargetkan hanya 716 desa, dan saat ini total sudah ada 803 desa yang terpasang internet gratis,” ucapnya.
Meski anggaran menurun, Diskominfo tetap menargetkan pemasangan internet gratis di 841 desa dapat tercapai tahun ini. Proses pemasangan masih terus berjalan dengan penyesuaian alokasi dana.
“Sedang berproses, karena kita baru dapat kepastian angka sekitar 8 miliar, lebih rendah daripada tahun lalu. Ya mohon dimaklumilah kepada desa-desa yang mendapatkan,” paparnya.(MYG)
