SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Program Pendidikan Gratispol yang digagas Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dipastikan tidak menyasar mahasiswa kelas eksekutif. Keputusan ini diambil untuk menjaga kesetaraan layanan pendidikan sekaligus memastikan keberlanjutan program di tengah besarnya jumlah penerima manfaat.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, Dasmiah, menyebutkan bahwa kebijakan tersebut mengadopsi pola beasiswa LPDP. Menurutnya, kelas eksekutif memiliki karakteristik berbeda yang tidak sejalan dengan konsep pendidikan gratis yang bersifat massal.
“Pada kelas eksekutif, dosen dapat dipilih, waktu perkuliahan diatur secara khusus, dan terdapat keistimewaan berdasarkan perjanjian antara mahasiswa dan kampus. Sementara Gratispol mengambil skema yang umum dan berlaku untuk semua, yaitu kelas reguler,” jelasnya.
Ia menuturkan, kelas reguler memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh mahasiswa tanpa pengecualian. Hal ini dinilai lebih mencerminkan prinsip keadilan dibandingkan kelas dengan pengaturan individual.
Lebih jauh, Dasmiah menjelaskan bahwa kebijakan Gratispol dirumuskan melalui berbagai pertimbangan, mulai dari rujukan regulasi nasional, konsultasi dengan kementerian terkait, hingga perhitungan kemampuan keuangan daerah agar tidak membebani APBD.
Meski tidak dibiayai Gratispol, kelas eksekutif tetap diperbolehkan untuk dibuka oleh perguruan tinggi. Jalur ini umumnya ditujukan bagi kalangan tertentu yang membutuhkan fleksibilitas waktu dan sistem perkuliahan khusus.
“Misalnya pejabat atau pekerja dengan waktu terbatas, mereka hanya bisa kuliah di hari tertentu seperti akhir pekan. Karena kampus menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan mahasiswa, maka biayanya pun lebih tinggi dibandingkan kelas reguler,” pungkasnya.
Pada 2026, Pemprov Kaltim justru memperluas jangkauan Gratispol dengan menargetkan mahasiswa semester dua ke atas pada jenjang S1, S2, dan S3, baik di dalam maupun luar Kaltim.
“Tahun ini kita anggarkan 1,3 Triliun untuk program Gratispol ini, kemudian juga target kita mencapai ratusan ribu mahasiswa yang bisa menerima bantuan pendidikan ini,” tutupnya.(MYG)
