SAMARINDA, Cakrawalkaltim.com – Kemampuan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menyalurkan Bantuan Keuangan kepada kabupaten dan kota pada 2026 diprediksi mengalami tekanan. Pemangkasan Transfer ke Daerah dari pemerintah pusat menjadi faktor utama yang memengaruhi kondisi tersebut.
Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud menyebut, penyesuaian anggaran tidak hanya berdampak pada daerah penerima Bankeu, tetapi juga menggerus kapasitas belanja Pemprov Kaltim secara keseluruhan.
“Jangankan kabupaten kota, kami di provinsi saja juga mengalami kekurangan. Bahkan, kemungkinan anggaran Pemprov Kaltim tahun depan akan berkurang sekitar Rp2 hingga Rp3 triliun,” jelasnya.
Ia menilai, berkurangnya anggaran menuntut pemerintah daerah untuk melakukan adaptasi, termasuk mendorong kemandirian fiskal dan optimalisasi potensi pendapatan daerah.
Rudy menekankan bahwa situasi ini harus dimaknai sebagai momentum perubahan, bukan semata hambatan pembangunan.
“Ini tantangan bagi daerah agar tidak terus bergantung pada dana transfer. Semua daerah harus mulai mengandalkan dan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing,” tegasnya.(MYG)
