SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur mendorong optimalisasi zakat sebagai instrumen strategis untuk memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan dalam agenda Kaltim Berzakat 2026 di Gedung Olah Bebaya, Senin (23/2/2026).
Sekretaris Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan zakat bukan sekadar kewajiban keagamaan, tetapi juga instrumen distribusi kesejahteraan yang harus dikelola secara terarah.
Ia mengajak masyarakat, Aparatur Sipil Negara (ASN), serta perusahaan untuk menyalurkan zakat melalui Baznas Kaltim agar program bantuan lebih terkoordinasi dan tepat sasaran.
“Semakin besar zakat yang dihimpun, semakin luas pula intervensi sosial yang bisa dilakukan, terutama bagi warga yang membutuhkan modal usaha maupun santunan,” ujarnya.
Sri Wahyuni juga menyoroti potensi kontribusi sektor usaha yang dinilai masih dapat ditingkatkan. Ia berharap perusahaan yang beroperasi di Kaltim menyalurkan zakatnya di daerah sehingga manfaatnya kembali kepada masyarakat sekitar.
Ketua Baznas Kaltim, Ahmad Nabhan, mengungkapkan penerimaan zakat mengalami peningkatan signifikan dengan rata-rata Rp1,1, Rp1,3 miliar per bulan. Sepanjang 2025, total ZIS yang terhimpun se-Kaltim mencapai Rp184,7 miliar.
Dari angka tersebut, Rp23,1 miliar telah didistribusikan ke lima sektor prioritas. Program kemanusiaan menyerap alokasi terbesar Rp10,4 miliar, disusul pemberdayaan ekonomi Rp6,7 miliar dan sektor kesehatan Rp1,7 miliar.
Program lain meliputi advokasi, dakwah di wilayah tertinggal, serta bantuan beasiswa bagi pelajar dan mahasiswa.
Nabhan memastikan pengelolaan dana dilakukan secara profesional dan terbuka. Baznas Kaltim, kata dia, telah memperoleh opini WTP dari Kantor Akuntan Publik serta audit berpredikat Baik dari Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI.
“Kepercayaan publik adalah modal utama kami dalam mengelola dana umat,” ujarnya.(MYG)
