SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim) Rudy Mas’ud membuka peluang pemanfaatan sisa anggaran Program Gratispol untuk mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan. Opsi tersebut akan ditempuh apabila realisasi program tidak menyerap seluruh dana yang telah dialokasikan.
Menurut Rudy, arah kebijakan pengalihan anggaran itu akan difokuskan pada pembangunan gedung sekolah baru, terutama di daerah yang masih kekurangan ruang belajar seperti Balikpapan dan Berau.
Ia menegaskan bahwa pemerintah provinsi telah menyiapkan anggaran besar untuk memastikan Program Gratispol berjalan optimal. Namun setelah dilakukan perhitungan dan penyesuaian berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan, dimungkinkan terdapat kelebihan dana.
Rudy memastikan, sisa anggaran tidak akan dibiarkan tanpa pemanfaatan. Pemerintah daerah akan mengalihkannya ke sektor yang dinilai mendesak, salah satunya pembangunan sarana pendidikan.
“Kalau memang setelah dihitung masih ada kelebihan, tentu akan kita gunakan untuk pembangunan, termasuk gedung sekolah,” ujarnya.
Ia mengungkapkan, kebutuhan ruang kelas di Kaltim hingga kini masih tergolong tinggi. Di Balikpapan, angka kekurangan ruang belajar bahkan disebut mendekati 48 persen dari total kebutuhan yang ada.
Situasi tersebut dinilai menjadi persoalan krusial yang harus segera diatasi demi menunjang kualitas pendidikan dan kenyamanan siswa dalam proses belajar.
Selain Balikpapan, Kabupaten Berau juga menjadi perhatian dalam rencana pembangunan tahun ini. Pemprov Kaltim menargetkan pembangunan tiga sampai empat unit sekolah baru yang akan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah.
“Balikpapan itu kekurangan ruang belajar cukup besar, hampir setengah dari kebutuhan. Berau juga kita prioritaskan,” jelasnya.
Rudy menambahkan, pembangunan infrastruktur pendidikan tidak hanya dilakukan pada tahun ini, tetapi akan berlanjut pada 2027 dan seterusnya. Hal tersebut mengingat kebutuhan gedung sekolah di berbagai daerah masih cukup banyak.
“Tahun ini kita mulai, nanti 2027 kita lanjutkan lagi. Karena memang masih banyak sekali kekurangan gedung sekolah,” katanya.
Langkah rasionalisasi anggaran ini menjadi bagian dari strategi pemerintah provinsi untuk memastikan penggunaan APBD lebih efisien dan tepat sasaran tanpa mengurangi tujuan utama Program Gratispol.
Di sisi lain, kebijakan tersebut menegaskan bahwa persoalan keterbatasan fasilitas pendidikan di Kaltim masih menjadi pekerjaan rumah yang besar. Kekurangan ruang belajar yang signifikan, terutama di wilayah perkotaan seperti Balikpapan, berpotensi memengaruhi kualitas layanan pendidikan apabila tidak segera ditangani.
Dengan dimulainya pembangunan secara bertahap, pemerintah diharapkan dapat mempercepat pemenuhan kebutuhan sarana pendidikan sekaligus memperluas akses belajar yang merata bagi masyarakat di seluruh wilayah Kalimantan Timur.(MYG)
