SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Ketua DPRD Kalimantan Timur, Hasanuddin Mas’ud, menegaskan bahwa ratusan pokok pikiran (pokir) yang diusulkan DPRD tidak dimaksudkan untuk seluruhnya langsung masuk dalam penganggaran, melainkan sebagai wadah awal menampung aspirasi masyarakat.

Ia menilai, wacana penyederhanaan jumlah usulan menjadi sekitar 25 pokir justru berpotensi memangkas ruang aspirasi sejak tahap awal perencanaan.

Menurutnya, daftar pokir yang dibahas melalui panitia khusus (pansus) sejatinya bersifat fleksibel dan belum menjadi angka final yang harus direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Pansus Pokir itu kan instrumen saja, istilahnya kamus usulan. Kamus usulan ini boleh banyak tapi belum tentu terisi, karena kita belum tahu berapa jumlahnya,” ujarnya.

Hasanuddin menjelaskan, banyaknya jumlah usulan mencerminkan beragam kebutuhan masyarakat di lapangan, yang mayoritas bersifat sederhana namun langsung menyentuh kebutuhan dasar warga.

“Seharusnya sampai 160. Aspirasi masyarakat itu kecil-kecil saja, paling jalan, mesin kapal untuk nelayan, terus mungkin bibit-bibit,” katanya.

Ia juga menilai ruang program pemerintah sebenarnya cukup luas jika mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang mencakup berbagai sektor penting, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga layanan bagi penyandang disabilitas.

Namun, menurutnya, potensi program tersebut belum diuraikan secara rinci, sehingga terkesan terbatas.

“Program pemerintah itu tidak di-breakdown terkait SPM. Padahal, jika dipecah, jumlahnya bisa lebih banyak dari 160,” ujarnya.

Meski demikian, ia mengakui tidak semua usulan dapat direalisasikan sekaligus. Keterbatasan fiskal daerah tetap menjadi pertimbangan utama dalam menentukan prioritas pembangunan.

“Kalau aspirasinya bisa besar kan di sepuluh kabupaten/kota. Cuma anggarannya cukup enggak, apalagi sekarang fiskal kita belum begitu baik,” katanya.

Ia menambahkan, pembahasan pokir masih berlangsung dan belum mencapai keputusan final. DPRD bersama pemerintah provinsi dijadwalkan akan kembali melakukan pertemuan untuk mencari kesepakatan.

“Mudah-mudahan nanti pertemuan dengan Pak Gubernur bisa mencari jalan,” pungkasnya.(MYG)

Loading

By redaksi