SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Rencana penghapusan Bantuan Keuangan (Benkeu) oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk kabupaten/kota pada 2027 mulai menimbulkan kekhawatiran di daerah.
Isu tersebut mencuat di tengah belum tercapainya kesepakatan antara DPRD Kaltim dan Pemprov Kaltim terkait keberlanjutan Benkeu dalam program prioritas pembangunan yang masuk dalam penyusunan kamus usulan RKPD Kaltim 2027.
Hingga saat ini, pembahasan antara kedua pihak masih belum menemukan titik temu, terutama terkait apakah Benkeu tetap dipertahankan sebagai bagian dari prioritas pembangunan atau justru dihapuskan.
Menanggapi hal itu, Wali Kota Samarinda, Andi Harun, mengaku memahami kondisi fiskal yang dihadapi pemerintah provinsi. Namun, ia menegaskan agar Benkeu tidak dihilangkan sepenuhnya.
“Kami juga bisa memahami keadaan Pemprov, tapi saya mohon dan sarankan pada Pemprov termasuk DPRD provinsi janganlah Benkeu kosong sama sekali,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa dampak dari kebijakan tersebut tidak hanya dirasakan oleh Samarinda, tetapi juga seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Timur.
Menurutnya, dalam struktur anggaran daerah terdapat komponen belanja transfer yang menjadi bagian penting, selain tanggung jawab anggota DPRD provinsi dari masing-masing daerah pemilihan terhadap konstituennya, termasuk dari Dapil Samarinda.
“Untuk Benkeu, apabila nominalnya turun, ya APBD provinsi juga turun. Tapi sedapat mungkin saya sarankan pak gubernur tak mengosongkan Benkeu. Karena kekuatan provinsi itu ada di kabupaten/kota,” jelasnya.
Ia menilai, kemajuan daerah kabupaten/kota akan berbanding lurus dengan kemajuan provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan Benkeu tetap dipertahankan meski mengalami penyesuaian.
“Artinya kalau kabupaten/kota berhasil itu secara otomatis provinsinya juga maju. Jadi saya ingin menyarankan itu dan mudah-mudahan tidak kosong seperti rumor yang kita dengar,” katanya.
Meski demikian, Andi Harun mengaku masih menganggap isu penghapusan Benkeu tersebut sebatas rumor. Ia meyakini Gubernur Kaltim tidak akan menghapus bantuan tersebut.
Keyakinan itu diperkuat setelah pertemuannya dengan Gubernur Kaltim, Rudy Mas’ud, yang disebutnya menyatakan komitmen untuk terus mendukung pembangunan di Samarinda.
“Saya kira pak gubernur menyatakan komitmennya untuk membangun Samarinda, dan saya percaya apabila pak gubernur mengatakan itu beliau akan tepati,” tutupnya.
Sebagai informasi, pada 2026 Kota Samarinda menerima Benkeu sebesar Rp311,66 miliar. Angka tersebut menurun dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai Rp575,79 miliar atau berkurang Rp264,13 miliar.(MYG)
