SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menegaskan bahwa penolakan warga Desa Loa Janan Ulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), terhadap proyek pembangunan sodetan pengendali banjir murni disebabkan oleh hambatan komunikasi publik. Pemkot Samarinda siap mengedepankan pendekatan dialogis dan kekeluargaan bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar untuk menyelesaikan polemik tersebut.
Penegasan ini disampaikan menyusul aksi unjuk rasa warga batas kota di Desa Loa Janan Ulu, Kukar, yang mengkhawatirkan kapasitas pampangan air akibat proyek penyodetan saluran air dari wilayah Loa Janan Ilir, Samarinda.
Wali Kota Samarinda, Andi Harun, menguraikan bahwa pembangunan sodetan tersebut merupakan respons atas aspirasi bertahun-tahun warga Samarinda Seberang yang terdampak backwater Waduk Barito di kawasan Tani Aman.
“Ini adalah respons atas aspirasi masyarakat Loa Janan Ilir di kilo 3 untuk mengatasi banjir di kawasan Perumahan Haji Saleh. Jalan keluarnya secara teknis adalah mengalirkan air ini dengan jalan melakukan penyodetan terhadap jalan,” terang Andi Harun.
Mengenai hubungan kerja sama wilayah antardaerah, Andi Harun memastikan bahwa komunikasi di tingkat pimpinan antara dirinya dan Bupati Kutai Kartanegara telah berjalan selaras, mengingat Samarinda dan Kukar sejatinya hanya terpisah oleh garis administrasi pemerintahan.
“Hasil komunikasi saya secara informal dengan Pak Bupati, sebenarnya dua kepala daerah ini saling memahami. Saya sudah memberi arahan kepada camat, lurah, dan DPUPR untuk melakukan komunikasi efektif di level pemerintahan di bawah pimpinan,” terangnya.
Andi Harun berharap masyarakat kedua wilayah tidak mengedepankan konflik yang berpotensi menghambat pembangunan penanganan banjir daerah.
“Kita tidak mencari kambing hitamnya, yang kita cari kambing gulingnya. Hubungan antar dua daerah itu harus berjalan sama-sama di bawah untuk bermanfaat bagi masyarakat,” pangkasnya.(MYG)
