SENDAWAR, Cakrawalakaltim.com – Di tengah spekulasi mengenai potensi pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Barat (Kubar) dengan tegas menyuarakan pentingnya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebagai kunci kemandirian fiskal. Kebijakan ini, yang meski belum difinalisasi, diyakini akan memberi dampak signifikan terhadap kapasitas anggaran daerah yang selama ini masih sangat tergantung pada transfer dari pemerintah pusat.
Ketua DPRD Kubar, Ridwai, mengakui bahwa pemerintah daerah harus patuh pada setiap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Namun, ia melihat rencana ini bukan sekadar tantangan, melainkan sebuah impetus krusial untuk mempercepat tercapainya kemandirian fiskal daerah melalui optimalisasi PAD. “Jika memang pemotongan DBH diberlakukan secara nasional, kami di daerah tentu akan beradaptasi. Namun, fokus utama saat ini adalah bagaimana kita dapat memaksimalkan PAD agar Kutai Barat tidak lagi terlalu bergantung pada kucuran dana dari pusat,” ujarnya pada sebuah kesempatan baru-baru ini.
Ridwai menyoroti banyaknya potensi PAD yang belum tergali secara optimal. Ia menegaskan bahwa kunci untuk merealisasikan potensi ini terletak pada dukungan sarana dan prasarana yang memadai bagi setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas penghimpunan PAD. Bahkan, dalam proses pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P), DPRD Kubar secara proaktif mengundang sejumlah OPD penghasil PAD untuk mendiskusikan strategi peningkatan kinerja mereka.
Ia mencontohkan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), salah satu garda terdepan dalam penghimpunan PAD, memerlukan perangkat kerja esensial seperti laptop untuk efisiensi pendataan perusahaan dan pelayanan masyarakat di wilayah pedalaman. Selain itu, akses internet yang masih terbatas di beberapa daerah juga menjadi hambatan yang perlu segera diatasi. “Kebutuhan dasar semacam ini harus dipenuhi agar target PAD yang ambisius dapat diwujudkan secara optimal,” tegas Ridwai, menggarisbawahi urgensi dukungan infrastruktur.
DPRD Kubar berpandangan bahwa penguatan PAD bukan semata-mata soal target numerik, melainkan juga tentang kesiapan infrastruktur pendukung yang holistik serta komitmen serius dari pemerintah daerah. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kubar diharapkan mampu menjaga stabilitas pembangunan dan keberlanjutan program-program strategis, terlepas dari dinamika perubahan kebijakan fiskal di tingkat pusat.
“Kami mendesak pemerintah daerah untuk memberikan atensi yang lebih besar terhadap OPD penghasil PAD. Jika dukungan ini diberikan secara konsisten dan berkelanjutan, maka percepatan kemandirian fiskal daerah dapat segera terwujud,” pungkas Ridwai, menegaskan visi DPRD untuk masa depan keuangan daerah yang lebih mandiri.
(AD/ADV-DISKOMINFOKUBAR)
