SAMARINDA, Cakrawalakaltim.com – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) melaksanakan akad massal Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi 800 ribu debitur serta meluncurkan Kredit Program Perumahan (KPP) Kaltim 2025 di Gedung Olah Bebaya, Selasa (21/10/2025). Kegiatan ini diharapkan dapat memperluas akses pembiayaan usaha sekaligus mendukung program kepemilikan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kaltim, Sri Wahyuni, menekankan pentingnya pemanfaatan dana KUR secara transparan dan bertanggung jawab. Ia meminta agar penerima memfokuskan penggunaan dana tersebut untuk pengembangan usaha, bukan kebutuhan konsumtif.
“Kita berharap kepada teman-teman bapak ibu penerima KUR bisa dengan secara transparan dan akuntabel mengalokasikan investasi yang sudah didapat dari dana KUR ini,” ujar Sri Wahyuni.
Menurutnya, KUR menjadi fasilitas yang ringan karena telah mendapat subsidi bunga dari Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Semestinya bunga KUR mencapai 10–12 persen, namun penerima hanya menanggung 6 persen, sementara selisihnya ditanggung pemerintah pusat.
Sri Wahyuni mengingatkan agar para pelaku usaha tidak salah arah dalam memanfaatkan dana KUR. Program ini merupakan bentuk keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat kecil agar mampu memperkuat usaha dan membuka lapangan kerja baru.
“Investasi yang sudah didapat harus digunakan dengan bijak untuk membesarkan usaha. Jangan tergiur belanja konsumtif agar tidak berurusan dengan hukum,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan, Pemprov Kaltim memberikan dukungan pada Kredit Program Perumahan (KPP) 2025 melalui program Gratis Poll. Pemerintah daerah menanggung biaya administrasi kepemilikan rumah hingga Rp10 juta bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (DPPKUKM) Kaltim, Heni Purwaningsih, melaporkan kegiatan ini diikuti sekitar 400 pelaku usaha dari sembilan lembaga penyalur KUR di Kaltim, termasuk Bankaltimtara, BRI, BNI, Mandiri, BSI, BTN, Bukopin, BCA, dan Pegadaian.
Ia menambahkan, turut dilakukan penandatanganan kerjasama antara DPPKUKM Kaltim, perguruan tinggi, dan perbankan untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Kolaborasi ini bertujuan menciptakan ekosistem wirausaha yang berkelanjutan serta memperluas akses pembiayaan koperasi merah putih di seluruh desa dan kelurahan.
Saat ini, tercatat 1.037 koperasi desa dan kelurahan merah putih telah terbentuk di 10 kabupaten dan kota se-Kaltim. Program ini memasuki tahap kedua, yaitu pembangunan gerai, gudang, dan sarana usaha lain guna memperkuat fondasi ekonomi lokal berbasis desa.(MYG)
